Samarinda, Klausa.co – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang menyangkan sejumlah regulasi di Pemprov Kaltim yang berimbas pada rendahnya serapan APBD 2021. Seperti diketahui, hingga akhir Agustus lalu, realisasi belanja Pemprov Kaltim belum menyentuh angka persentase 50 persen.
Padahal, optimalisasi serapan APBD merupakan salah satu arahan dari Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah di Kaltim dan Pemprov Kaltim, saat tengah melakukan lawatannya ke Benua Etam pekan lalu. Namun faktanya, per 20 Agustus lalu, serapan APBD Kaltim baru mencapai 34,3 persen.
Bahkan menurut data yang dirilis Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 9 Juli 2021 lalu, Kaltim menempati urutan lima terendah. Dari seluruh provinsi di Indonesia, dalam hal serapan belanja APBD 2021. Di mana serapan APBD Kaltim saat itu baru mencapai 25,05 persen.
Kaltim hanya unggul dari provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh dan Papua Barat. Dan hal ini terjadi hingga menjelang pembahasan dan pengesahan anggaran perubahan 2021. Serapan belanja APBD Kaltim masih tetap berada dibawah 50 persen.
“Kami sangat menyayangkan APBD Kaltim, sampai September belum sampai 50 persen. Tapi ada juga kabupaten kota yang sudah melaksanakan itu. Kita berterima kasihlah kepada kepala daerah yang sangat bijaksana itu,” ungkap Veridiana Huraq Wang, Selasa (31/8/2021) lalu.
Dalam kesempatan ini, Politisi PDI Perjuangan tersebut menyarankan kepada Pemprov Kaltim, agar dapat bijaksana dalam mengelola anggaran. Karena dampaknya pada perputaran ekonomi masyarakat Kaltim.
Veri sapaan karibnya, menilai, rendahnya serapan anggaran APBD Kaltim 2021 tak lain karena terbelenggu sejumlah regulasi yang ketat yang diterapkan oleh pemerintah provinsi.
“Kalau seperti ini kan ditahan-tahan, kita akui pemerintah kita sangat lambat. Kita minta pemerintah berpikir untuk rakyat lah, aturan sih aturan tapi jangan terlalu terbelenggu dengan aturan. Yang buat juga manusia. sekarang bagaimana pandangannya terhadap rakyat,” terangnya.
Disamping itu, ia melihat kesan bahwa sejumlah pejabat hanya saling lempar masalah. Legislatif asal daerah pemilihan Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini juga mendorong pemprov untuk bijaksana mengelola APBD. Agar anggaran yang ada, dapat secara substansi mendongkrak perputaran ekonomi di provinsi ini.
Menurutnya, semestinya nilai serapan anggaran tersebut bisa ditingkatkan apabila proyek-proyek pekerjaan bersifat infrastruktur digaungkan. “Karena masyarakat bisa diikutsertakan agar ekonomi juga turut berputar,” tandas Veridiana.
(Tim Redaksi Klausa)
