Samarinda, Klausa.co – Rencana Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan anggaran Rp1,24 triliun untuk tiga proyek pembangunan melalui skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) belum mendapat persetujuan DPRD Kaltim. Kemampuan fiskal daerah dan kelengkapan kajian menjadi dua persoalan utama yang membuat Badan Anggaran (Banggar) belum menerima usulan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim sekaligus Wakil Ketua Banggar, Ekti Imanuel, mengatakan keputusan itu diambil setelah pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (17/11/2026) malam.
Dalam rapat tersebut, seluruh anggota Banggar yang hadir sepakat belum menyetujui pengajuan pemerintah provinsi. Menurut Ekti, keputusan itu didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta kesiapan kajian terhadap proyek yang direncanakan.
“Seluruh anggota Banggar yang hadir satu suara untuk belum menyetujui usulan tersebut,” ungkap Ekti, Rabu (18/11/2026).
Dia menegaskan, penggunaan skema MYC membutuhkan perhitungan matang. Sebab, kontrak tahun jamak tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, tetapi juga mengikat kemampuan anggaran daerah untuk memenuhi kewajiban pembiayaan selama beberapa tahun.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan kondisi fiskal memungkinkan sebelum mengambil keputusan. Terlebih, nilai tiga proyek yang diajukan mencapai sekitar Rp1,24 triliun dengan periode pengerjaan 2027 hingga 2029.
Selain persoalan anggaran, Banggar juga menyoroti waktu penyampaian usulan. Ekti menyebut proposal tersebut baru masuk ketika pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 hampir memasuki tahap akhir.
Kondisi tersebut membuat DPRD tidak memiliki cukup waktu untuk mengkaji setiap proyek melalui komisi terkait. Padahal, usulan yang mencakup sektor kesehatan dan infrastruktur jalan itu membutuhkan pembahasan lebih terperinci.
“Banggar terdiri dari perwakilan seluruh komisi. Namun, kesempatan untuk mengembalikan usulan ke masing-masing komisi agar dibahas lebih mendalam sudah tidak tersedia,” jelasnya.
Adapun tiga proyek yang diajukan Pemprov Kaltim meliputi pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II dengan anggaran sekitar Rp444,83 miliar.
Dua proyek lainnya adalah pembangunan Jalan Sotek-Bongan senilai Rp241,98 miliar serta Jalan Gerunggung-Lambakan-Kepala Telake dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp556,98 miliar.
Dengan besaran anggaran tersebut, Ekti kembali menekankan bahwa persetujuan MYC harus mempertimbangkan dua aspek utama.
“Pertama masalah fiskal, yang kedua tentu masalah kajian,” tegasnya.
Sebagai informasi, meski usulan tiga proyek tersebut belum disetujui, pembahasan anggaran daerah untuk 2027 tetap berlanjut sesuai tahapan yang telah disepakati DPRD bersama Pemprov Kaltim. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)









