Lompat ke konten utama

Klausa.co

KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pemprov dan DPRD Kaltim Kejar Penyusunan RAPBD

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, saat penandatanganan kesepakatan terkait KUA-PPAS 2027. (Dok: DPRD Kaltim)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dan DPRD Kaltim menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah Rp12,76 triliun dan belanja Rp13,74 triliun. Kesepakatan ini menjadi pijakan untuk melanjutkan penyusunan RAPBD 2027 yang kini harus dikebut setelah pembahasan mengalami beberapa kali penundaan.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026). Namun, agenda itu tidak dihadiri langsung Gubernur Rudy Mas’ud maupun Wakil Gubernur Seno Aji. Pemerintah provinsi diwakili Asisten I Sekretariat Daerah, Aji Muhammad Fitra Firnanda.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan perubahan jadwal paripurna telah dikoordinasikan melalui Badan Musyawarah (Banmus), Sekretariat Dewan, serta pimpinan fraksi.

Baca Juga:  Menghadang Hoaks, Media Siber, Penyelenggara Pemilu, dan Kepolisian Bersinergi Jaga Pilkada Damai

Menurut politikus yang akrab disapa Hamas itu, sejumlah agenda mendesak menjadi alasan bergesernya jadwal pembahasan. Meski demikian, proses tersebut tetap berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Memang ada beberapa kegiatan dan kondisi mendesak yang membuat pelaksanaannya tertunda. Karena itu, paripurna baru bisa dilaksanakan hari ini,” ujarnya.

Hamas menegaskan, kesepakatan KUA-PPAS pada 19 November masih memenuhi batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Regulasi tersebut memberikan tenggat persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan APBD paling lambat 30 November.

“Jadi, kita masih berada dalam tenggang waktu. Batas akhir sesuai ketentuan adalah 30 November,” katanya.

Kendati demikian, waktu yang tersisa untuk menyelesaikan tahapan penyusunan anggaran terbilang terbatas. Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus mempercepat pembahasan agar penyusunan RAPBD 2027 dapat berjalan sesuai jadwal.

Baca Juga:  Melacak Jejak Korupsi: KPK Mengajak Masyarakat Bersatu Melawan Praktik Tidak Etis

Hamas mengapresiasi kerja sama kedua tim selama proses pembahasan. Ia juga memastikan seluruh tahapan telah mengacu pada Tata Tertib DPRD Kaltim Nomor 1 Tahun 2025.

“Seluruh proses masih berada dalam koridor aturan dan sudah menjadi kesepakatan pimpinan serta fraksi,” tegasnya.

Sementara itu, Aji Muhammad Fitra Firnanda menyebut pembahasan KUA-PPAS melibatkan berbagai masukan dari pihak legislatif maupun eksekutif. Hasilnya, disepakati proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp12,76 triliun dengan rencana belanja mencapai Rp13,74 triliun.

Pemprov Kaltim, lanjutnya, akan menindaklanjuti seluruh saran DPRD dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

“Melalui pembahasan yang dinamis dan penuh tanggung jawab, Banggar bersama TAPD telah menyepakati KUA-PPAS dengan gambaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp13,74 triliun,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)

Baca Juga:  Dana Rp8,5 Miliar Eks Mobil Dinas Masuk APBD Perubahan, DPRD Kaltim: Tak Bisa Langsung Dipakai

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co