Lompat ke konten utama

Klausa.co

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, YLBHI Soroti Celah Penyalahgunaan Wewenang Aparat

Gedung DPR RI

Bagikan

Jakarta, Klausa.co – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Namun, pengesahan regulasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade itu masih menyisakan kekhawatiran. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai terdapat celah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dalam proses perampasan aset.

Pengesahan berlangsung setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna. Pertanyaan tersebut langsung dijawab setuju oleh peserta sidang.

“Alhamdulillah,” ujar Puan sebelum mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Baca Juga:  Jasad Pria Ini Ditemukan Nyaris Sisa Tulang Belulang di Empang

Keputusan itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan tingkat pertama yang dituntaskan Komisi III DPR bersama pemerintah dalam rapat kerja, Rabu (18/11/2026). Kedua pihak sepakat membawa regulasi tersebut ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Perjalanan legislasi ini terbilang panjang. Gagasan pembentukan aturan perampasan aset telah bergulir sejak 23 tahun lalu. RUU tersebut mulai diajukan ke DPR pada 2010, sementara penyusunan draf dan naskah akademiknya berlangsung sejak September 2025 hingga Januari 2026.

Pembahasan kemudian bergerak lebih cepat setelah demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil pada Agustus 2026. Mereka mendesak DPR segera mengesahkan regulasi tersebut sebelum 15 Desember 2026.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej mengatakan, masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap penerapan undang-undang tersebut. Menurut dia, seluruh tahapan perampasan aset harus berjalan dengan prinsip keadilan.

Baca Juga:  Celah Hukum Jadi Tantangan, Pengadilan Tinggi Soroti Urgensi Aturan Baku RUU Perampasan Aset

“Masyarakat menaruh harapan besar agar proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy dalam rapat Komisi III DPR, pada Rabu.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengklaim telah memasukkan sejumlah perlindungan untuk mencegah undang-undang tersebut dimanfaatkan sebagai instrumen kekuasaan maupun pemerasan oleh aparat penegak hukum.

“Terkait potensi undang-undang ini dijadikan alat kekuasaan atau pemerasan oleh aparat penegak hukum, hal tersebut sudah kami proteksi,” ujarnya.

Namun, YLBHI justru mengingatkan masih terdapat persoalan serius dalam substansi regulasi tersebut. Hasil telaah lembaga itu menyoroti sejumlah aspek, mulai dari hukum acara, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pengawasan, pengelolaan aset hingga kepastian norma.

Baca Juga:  Dengan Restu PDI Perjuangan, Andi Harun Siap Rebut Kembali Samarinda di Pilkada 2024

YLBHI menilai kewenangan negara untuk menelusuri, menghentikan transaksi, memblokir, menyita, meminta dokumen, merampas hingga mengelola aset belum disertai mekanisme pengawasan yang sebanding.

“RUU ini tidak boleh kuat dalam merampas aset, tetapi lemah dalam mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya,” tegas YLBHI melalui keterangan di situs resminya. (Din/Fch/Klausa)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co