Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih tidak menggelontorkan program pasar murah secara berlebihan. Di tengah upaya menekan harga kebutuhan pokok, pemerintah justru berusaha menjaga keseimbangan agar intervensi yang dilakukan tidak memukul pelaku usaha kecil dan pedagang di pasar tradisional.
Asisten II Sekretariat Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan program pasar murah dan gerakan pangan murah tetap menjadi instrumen pengendalian inflasi yang dijalankan pemerintah. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap aktivitas perdagangan masyarakat.
Menurut Marnabas, pemerintah harus berhitung cermat sebelum menyalurkan komoditas murah dalam jumlah besar. Jika pasokan terus digelontorkan tanpa kendali, harga di pasar berpotensi turun terlalu dalam dan membuat pedagang kesulitan bersaing.
“Pasar murah dan gerakan pangan murah tetap berjalan. Tetapi pelaksanaannya harus proporsional agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Pemkot Samarinda menilai pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan dengan menurunkan harga. Pemerintah juga harus memastikan roda ekonomi masyarakat tetap bergerak, termasuk menjaga keberlangsungan usaha pedagang yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas jual beli kebutuhan pokok.
Di sisi lain, tantangan yang dihadapi Samarinda masih cukup besar. Kebutuhan pangan kota ini sebagian besar masih dipasok dari luar daerah, bahkan dari luar Pulau Kalimantan. Kondisi tersebut membuat harga sejumlah komoditas sangat rentan terhadap gangguan distribusi maupun faktor cuaca di daerah pemasok.
Ketika terjadi hambatan pengiriman atau produksi di wilayah asal, dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat. Harga barang bisa melonjak dalam waktu singkat, sementara ketersediaan pasokan di pasaran berpotensi berkurang.
Karena itu, Pemkot terus memantau perkembangan distribusi dan stok pangan dari daerah penghasil. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi agar gejolak harga tidak berkembang menjadi kelangkaan barang di tingkat konsumen.
Selain mengawasi jalur pasokan, Pemkot juga mulai memperkuat sektor produksi pangan lokal. Salah satu fokus yang tengah dikembangkan adalah peternakan ayam petelur dan ayam potong di kawasan Palaran.
Pengembangan sektor tersebut dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan meningkatnya produksi lokal, ketergantungan Samarinda terhadap pasokan dari luar wilayah diharapkan dapat berkurang sehingga risiko lonjakan harga lebih mudah dikendalikan.
Marnabas menegaskan, menjaga stabilitas harga harus dibarengi dengan upaya memastikan ketersediaan barang dan mendorong pertumbuhan produksi lokal. Menurutnya, ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
“Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang, stabilitas harga, dan keberlangsungan usaha masyarakat,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
