Samarinda, Klausa.co – Insiden berulang tongkang yang menabrak Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali memantik kekhawatiran soal keselamatan infrastruktur strategis di Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sedang mengkaji langkah tegas, termasuk opsi penutupan lalu lintas pelayaran di kolong jembatan.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim telah menghelat pembahasan intensif dilakukan menyusul kejadian terbaru yang dinilai berpotensi membahayakan struktur jembatan. Koordinasi lintas instansi pun segera digerakkan untuk mencegah insiden serupa terulang.
Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin, mengungkapkan pihaknya langsung menindaklanjuti arahan pimpinan dengan mengirimkan surat resmi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Surat tersebut berisi permintaan penutupan sementara aktivitas pelayaran di kolong Jembatan Mahulu.
“Setelah kejadian terakhir, kami diminta untuk mengambil langkah antisipasi, baik di kolong maupun di atas jembatan. Pada 25 Januari lalu, Dishub sudah menyurati KSOP terkait penutupan lalu lintas sungai di bawah jembatan,” ujar Maslihuddin, Rabu (28/1/2026).
Menurutnya, penanganan persoalan ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari KSOP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), hingga Pelindo. Salah satu skema yang tengah dibahas adalah penyediaan kapal eskort atau kapal pendamping bagi tongkang yang melintas di kawasan tersebut.
Maslihuddin mengakui, hingga kini Jembatan Mahulu belum dilengkapi fender pengaman. Sementara pembahasan terkait pemasangan floating fender masih berlangsung. Dalam rapat koordinasi terakhir, Pelindo dan KSOP menyatakan kesiapan untuk menyiapkan pengawalan kapal secara ketat selama 24 jam.
“Karena fender belum terpasang, opsi pengawalan tongkang dengan kapal eskort menjadi salah satu solusi yang diusulkan,” katanya.
Namun, rencana penutupan jalur tersebut bukan tanpa konsekuensi. Maslihuddin menyebut, Jembatan Mahulu merupakan jalur vital distribusi logistik. Setidaknya, sekitar seribu truk melintas saban pekan. Dampak kebijakan ini bahkan telah menjadi perhatian Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).
“Kalau ditutup, dampaknya cukup besar. Distribusi barang terganggu, perputaran ekonomi melambat, bahkan berpotensi memicu inflasi,” ujarnya.
Sebagai langkah sementara, Dishub Kaltim mendorong penggunaan kendaraan angkut berukuran lebih kecil untuk distribusi barang. Meski demikian, opsi tersebut dinilai tidak bisa diterapkan untuk semua jenis komoditas.
Rekayasa lalu lintas juga disiapkan, termasuk pemanfaatan dua jalur di Jembatan Mahakam IV, yang masih dikaji untuk menghindari kemacetan parah seperti pengalaman sebelumnya.
“Kami masih menunggu keputusan final. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama, tapi dampak sosial dan ekonomi juga tidak bisa diabaikan,” pungkas Maslihuddin. (Din/Fch/Klausa)
