Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, sebanyak 17 ribu paket bantuan logistik telah disiagakan untuk menjamin kebutuhan dasar warga terdampak musibah di berbagai daerah.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan kesiapan logistik kebencanaan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurutnya, jumlah bantuan yang disiapkan telah disesuaikan dengan rata-rata kejadian bencana yang melanda wilayah Bumi Etam.
βPemenuhan logistik ini bagian dari SPM, sehingga harus selalu siap. Sejauh ini, dukungan logistik yang kami miliki masih dalam kondisi aman dan memadai,β kata Andi, Sabtu (20/12/2025).
Selain stok reguler, Dinsos Kaltim juga menyiapkan cadangan logistik di tingkat provinsi sebagai langkah antisipasi menghadapi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, yang masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah.
Andi menyebut, pengalaman bencana besar yang pernah terjadi di Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Kutai Timur menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah. Dalam situasi bencana berskala luas, kebutuhan bantuan kerap meningkat drastis, sementara kapasitas stok di daerah memiliki keterbatasan.
βKondisi darurat seperti itu menuntut distribusi logistik dalam jumlah besar dan cepat. Karena itu, kesiapan sejak awal menjadi hal yang tidak bisa ditawar,β ujarnya.
Untuk mengantisipasi kondisi terburuk, Pemprov Kaltim juga menyiapkan skema koordinasi dengan pemerintah pusat. Jika stok di tingkat provinsi dinilai tidak mencukupi, Dinsos Kaltim akan segera mengajukan permohonan dukungan tambahan kepada Kementerian Sosial.
βApabila kemampuan daerah terlampaui, kami langsung berkoordinasi dengan pusat agar kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi,β jelas Andi.
Dari sisi anggaran, Dinsos Kaltim mengalokasikan dana sekitar Rp6 hingga Rp7 miliar setiap tahun untuk pemenuhan SPM kebencanaan. Anggaran tersebut relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Meski di tengah penyesuaian anggaran di berbagai sektor, Andi menegaskan bahwa urusan kemanusiaan tetap menjadi prioritas pemerintah provinsi. Pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana akan terus dioptimalkan agar tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan.
βPenanganan bencana adalah pelayanan dasar. Itu sebabnya, kesiapan logistik dan perlindungan masyarakat tetap kami jaga,β pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
