Samarinda, Klausa.co – Pemerintah pusat dinilai kian menjauh dari semangat desentralisasi setelah Dana Bagi Hasil (DBH) untuk berbagai provinsi di Indonesia diproyeksikan turun drastis pada 2026. Untuk Bumi Etam, dari semula Rp6-7 triliun, DBH Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp1,6 triliun.
Penurunan tajam itu mencuat dalam pertemuan antara 18 gubernur dengan Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang turut hadir, memilih meresponsnya dengan sikap hati-hati.
“Masih ada ruang dialog untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” ujarnya usai rapat koordinasi tersebut.
Rudy meyakini komunikasi intensif dan proses sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat masih bisa menghasilkan koreksi kebijakan melalui APBN Perubahan tahun depan.
Namun, di antara kepala daerah lain, kekhawatiran mulai menguat. Pemangkasan DBH dianggap berpotensi memperlambat pembangunan dan mengganggu pendanaan proyek strategis di daerah. Sejumlah gubernur pun menyerukan perlunya efisiensi dan sinergi kebijakan fiskal agar roda pembangunan tetap berputar.
Dari Samarinda, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (FEB Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menilai kebijakan pemangkasan DBH secara ekstrem mencerminkan arah fiskal yang semakin sentralistik.
“Kalau benar hanya Rp1,6 triliun, sebagian besar akan terserap untuk program pendidikan gratis saja,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).
Purwadi menilai keputusan ini bukan sekadar soal efisiensi anggaran, tetapi soal keadilan fiskal. Ia mengingatkan, Kaltim selama ini merupakan salah satu daerah penghasil utama yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau daerah penghasil melemah, terutama Kaltim, efeknya pasti ke pusat juga,” tegasnya.
Menurut Purwadi, kabupaten dan kota di Kaltim akan langsung merasakan tekanan fiskal. Ia mencontohkan, dengan porsi DBH yang tersisa, daerah kecil seperti Kabupaten Mahakam Ulu mungkin hanya akan menerima sekitar Rp200 miliar.
“Itu pun baru cukup untuk membangun jalan. Belum bicara layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.
Purwadi juga mengkritik pola komunikasi pemerintah pusat yang dinilai terlalu mudah menggeneralisasi isu penyimpangan dana tanpa bukti konkret.
“Kalau memang ada penyalahgunaan, tunjukkan datanya. Jangan membuat stigma yang justru merusak kepercayaan publik,” katanya.
Purwadi menyoroti semakin lebarnya ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. Ia menilai pemerintah terlalu fokus pada proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), sementara daerah penghasil justru menanggung dampak lingkungan dan sosial tanpa kompensasi memadai.
“Dari tambang ilegal, hutan gundul, sampai banjir, semua ditanggung daerah. Tapi anggaran lebih banyak diserap ke megaproyek di pusat,” sindirnya.
Ia juga menyinggung kenaikan tunjangan kinerja di sejumlah kementerian yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah.
“Kalau bicara efisiensi, mestinya dimulai dari pusat. Tukin naik sampai 300 persen, tapi dosen dan tenaga publik di daerah banyak yang belum dibayar,” ujarnya.
Purwadi menutup dengan desakan agar pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal nasional.
“Kalau mau pangkas anggaran, lakukan secara adil. Jangan daerah terus yang ditekan, sementara birokrasi di pusat masih boros. Negara ini perlu dikelola dengan keseriusan, bukan sekadar retorika,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
