Samarinda, Klausa.co – Ratusan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Berlawan Kaltim menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Kamis (1/5/2025). Aksi ini menjadi ajang menyuarakan aspirasi buruh yang menuntut penghapusan sistem outsourcing dan perbaikan hak-hak pekerja.
Ikbal, perwakilan massa aksi, menegaskan bahwa peringatan May Day tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari perjuangan panjang rakyat. Ia menyoroti pentingnya momen ini yang berdekatan dengan Hari Reformasi pada 21 Mei dan 100 hari kerja Gubernur Kaltim pada 31 Mei.
“Kebijakan pemerintah belakangan ini justru memperlemah posisi pekerja. Salah satu tuntutan utama kami adalah penghapusan sistem outsourcing yang merugikan buruh,” ujar Ikbal.
Selain itu, ia menyoroti minimnya perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya bagi pekerja dengan jam kerja fleksibel. “Perusahaan sering abai terhadap perlindungan buruh. Pemerintah harus memastikan standar kerja yang adil dan aman,” tambahnya.
Tuntutan ini sejalan dengan seruan nasional buruh pada May Day 2025 yang mencakup penghapusan sistem outsourcing, pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), realisasi upah layak, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk Koruptor.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, M. Darlis, memberikan apresiasi atas aksi buruh ini. Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan bersifat umum dan perlu disampaikan secara kolektif agar lebih efektif.
“Kesejahteraan buruh di Kaltim masih menjadi persoalan besar. Pengupahan jauh dari layak, sementara pengusaha menghadapi tekanan operasional. Kita perlu mencari titik temu,” ujar Darlis.
Ia juga mengakui tingginya biaya hidup di Kalimantan Timur menjadi tantangan besar bagi buruh. Banyak pekerja yang terpaksa mencari penghasilan tambahan karena gaji pokok tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Efisiensi anggaran, baik di tingkat perusahaan maupun kebijakan pemerintah, sangat penting. Hasil efisiensi ini bisa dialokasikan untuk peningkatan upah,” tegas politikus PAN tersebut. (Din/Fch/Klausa)
