Tenggarong, Klausa.co – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah memiliki niat baik untuk mensejahterakan masyarakatnya, khususnya para petani. Bagaimana caranya? Ia berencana mengubah kebijakan tunjangan beras bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerahnya.
Selama ini, tunjangan beras yang diberikan kepada ASN dikonversi dalam bentuk uang. Namun, Edi ingin mengembalikannya ke bentuk aslinya, yaitu beras. Alasannya, ia ingin mendukung produksi beras lokal yang merupakan potensi besar Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Kita punya potensi besar dalam hal produksi beras. Jadi, dengan memberikan tunjangan beras kepada ASN, kita bisa membantu para petani agar lebih sejahtera,” ujar Edi.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ir Seno Aji. Menurutnya, wacana tunjangan beras ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan merupakan niat baik yang harus didukung.
“Kalau dalam bentuk beras memang sudah terjadi sejak lama, tapi itu niat baik yang harus kita sambut bersama,” kata Seno.
Ia menambahkan, beras merupakan salah satu komoditas paling penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, para ASN juga membutuhkan beras sebagai salah satu bahan pokok yang dikonsumsi setiap hari.
“Beras ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia tak terkecuali di Kutai Kartanegara. Karena selain uang, mereka (ASN) membutuhkan 9 bahan pokok termasuk beras untuk dikonsumsi setiap harinya,” jelasnya.
Namun demikian, Seno berharap agar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya memberikan tunjangan beras saja kepada ASN. Ia mengusulkan agar ada tunjangan-tunjangan lain yang dapat menunjang kehidupan mereka di rumah tangga.
“Kalau bisa tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya beras. Namun, kebutuhan lainnya yang dapat menunjang kehidupan mereka di rumah tangga,” tuturnya.
“Tapi sekali lagi, kita sambut baik dengan adanya bantuan beras dari kabupaten ini. Karena, pemberian tunjangan beras ini kan juga untuk mendorong petani di Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak mengalami kesulitan dalam pemasarannya,” tegasnya. (Apr/Fch/Adv/DPRD Kaltim)
