Samarinda, Klausa.co – Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyebut penurunan pendapatan dalam RAPBD 2026 sebagai tanda bahaya fiskal yang tak bisa disikapi dengan kebijakan rutin. Menurut mereka, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu melihat penurunan itu sebagai sinyal perlunya perubahan strategi, bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran.
Juru bicara Fraksi PKS, Subandi, menegaskan bahwa situasi fiskal Kaltim membutuhkan kreativitas baru dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus disiplin dalam menentukan prioritas belanja.
“Ini bukan soal angka turun atau naik. Ini persoalan arah kebijakan fiskal. Pemerintah harus berani membuka sumber PAD baru dan selektif dalam menyusun program,” kata Subandi, Sabtu malam (29/11/2025).
Menurut PKS, sejumlah sektor produktif Kaltim masih tidur dan belum dimaksimalkan sebagai sumber PAD. Mereka mendorong Pemprov membuka ruang inovasi, termasuk industrialisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pemanfaatan aset daerah, hingga digitalisasi pelayanan publik yang berpotensi menciptakan pendapatan baru.
Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa pengetatan anggaran tidak boleh mengorbankan kelompok rentan. Layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, dan ketahanan pangan harus tetap berada pada jalur prioritas.
“Titik tekan anggaran harus berada pada penguatan masyarakat. Itu fondasi ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, PKS menyoroti perlunya memperbaiki tata kelola pemungutan pajak dan retribusi. Mereka menilai masih banyak potensi kebocoran pendapatan yang belum ditangani secara serius. Ekspansi basis pajak, kata Subandi, harus dilakukan secara progresif dan tidak membebani masyarakat.
Tak hanya soal PAD, PKS juga menyoroti ketergantungan Kaltim pada transfer pusat. Mereka menilai Pemprov perlu meningkatkan kualitas program strategis agar indikator pembangunan membaik dan alokasi transfer di masa depan lebih stabil.
“Dana transfer harus digunakan tepat sasaran dan bebas penyimpangan. RAPBD 2026 wajib menjadi momentum memperkuat integritas fiskal,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
