Samarinda Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan dana kemanusiaan senilai Rp5,78 miliar melalui program Kaltim Peduli Bencana untuk membantu penanganan banjir di sejumlah wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari hasil penggalangan donasi yang mencapai lebih dari Rp4,3 miliar, ditambah saldo dana kemanusiaan yang telah tersedia sebelumnya.
“Penyaluran kami arahkan ke daerah-daerah yang relatif belum banyak menerima bantuan, terutama Kabupaten Pidie Jaya di Aceh,” ujar Dasmiah, pada Jumat (2/1/2026).
Dasmiah menjelaskan, bahwa di daerah Pidie Jaya kembali dilanda banjir pada 24 Desember 2025 dan berdasarkan hasil mitigasi, wilayah tersebut mengalami dampak paling berat dibanding daerah lainnya. Atas dasar itu, porsi bantuan untuk Aceh ditetapkan lebih besar.
Melalui Kaltim Peduli Bencana, bantuan untuk Aceh mencapai Rp1,8 miliar. Khusus Kabupaten Pidie Jaya, bantuan disalurkan dalam bentuk dana tunai sebesar Rp1 miliar serta dukungan logistik dengan nilai sekitar Rp700 juta.
“Sementara, Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara masing-masing menerima bantuan sebesar Rp1 miliar,” lanjutnya.
Rencananya, bantuan tersebut akan diserahkan secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, pada 2 Januari 2026. Penyerahan ini sekaligus menjadi bagian dari penyaluran langsung bantuan dana dan logistik ke Kabupaten Pidie Jaya.
Program penggalangan dana Kaltim Peduli Bencana dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kaltim Nomor 400.9.1/4745/B.KESRA-I/2025. Donasi dihimpun dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, BUMD, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum di Kalimantan Timur.
Pemprov Kaltim berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak banjir serta menjadi wujud solidaritas dan kepedulian daerah terhadap sesama, khususnya bagi warga Aceh yang terdampak bencana paling parah.
“Sumber bantuan ini murni berasal dari partisipasi masyarakat, ASN, serta perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Seluruhnya di luar APBD,” tutup Dasmiah. (Din/Fch/Klausa)
