Klausa.co

  • Home
  • /
  • Advertorial
  • /
  • Pemerintah Minta Proses Penyusunan GDPK di Kaltim Bisa Lebih Maksimal

Pemerintah Minta Proses Penyusunan GDPK di Kaltim Bisa Lebih Maksimal

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HM Sirajuddin (ist)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak mengadakan rapat penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.

Plt Sekretaris Daerah Provinsi melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HM Sirajuddin menerangkan bahwa Provinsi Kaltim memiliki luas 127.346,92 km² dengan total penduduk sekitar 3.891.849 jiwa.

“Ini sesuai data dari in produk portal DKP3A Kaltim pada semester II 2021, laki-laki 2.017.037 jiwa dan perempuan 1.804.512 jiwa,” ucapnya, Rabu (7/9/2022).

Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim, Kabupaten/Kota yang memiliki penduduk terbanyak adalah Samarinda dan Kutai Kartanegara. Maka, rapat pada hari ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan yang bermanfaat dalam penyusunan GDPK.

Baca Juga:  Pasca Lebaran Wali Kota Samarinda Instruksikan Disperindag dan Disdamkar Bersihkan Pasar Segiri
Advertisements

Nantinya, arah kebijakan GDPK ini akan dituangkan dalam program lima tahun pembangunan untuk mewujudkan ‘tata pembangunan’ yang baik khususnya terkait dengan kependudukan.

“Kita ingin membangun manusia unggul seutuhnya pada tahun 2045. Karenanya, diperlukan kerja sama antar satu sektor dengan sektor lainnya. Tentu dibutuhkan komitmen semua pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelasnya, di Ballroom Hotel Aston, jalan Pangeran Hidayatullah, Kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Presiden 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, setiap tingkatkan wilayah dapat menyusun suatu rancangan GDPK untuk merekayasa dalam lingkup kependudukan di daerah.

“Dengan menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam sejumlah proses pembangunan, maka GDPK ini menjadi sangat penting dan urgent,” paparnya.

Baca Juga:  DPRD Kaltim Kaji Pemberian Judul Raperda Inisiatif Kesenian Daerah
Advertisements

Untuk mewujudkan misi pemerintah, semua pihak harus melakukan 5 pilar sebagai acuan dari penyusunan dan pemanfaatan dokumen GDPK agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta dapat bersinergi antar sektor dan wilayah.

“Harapannya, proses penyusunan GDPK bisa lebih maksimal. Intinya, seluruh pihak harus bekerja sama dalam penyusunan ini. Tolong betul-betul dimanfaatkan untuk tim yang sudah ditunjuk dan bergabung di dalam GDPK ini,” pintanya.

(APR/ADV/Diskominfo Kaltim)

 

IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Advertisements

.

Bagikan

logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co