Samarinda, Klausa.co – Komisi IV DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memberi perhatian lebih terhadap kebutuhan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Keterbatasan anggaran dinilai menjadi hambatan dalam memperluas pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan berbagai program strategis.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai struktur anggaran DPPKB saat ini belum ideal. Sebagian besar dana APBD yang diterima dinas tersebut masih terserap untuk membiayai belanja pegawai, mulai dari gaji, tunjangan, hingga kebutuhan operasional rutin. Akibatnya, ruang untuk membiayai program pelayanan menjadi sangat terbatas.
“Persoalan utamanya memang anggaran. Porsi dari APBD lebih banyak digunakan untuk gaji, tunjangan, dan kebutuhan rutin lainnya,” kata Sri Puji.
Ia menjelaskan, dengan alokasi anggaran sekitar Rp10 miliar pada 2026, DPPKB masih harus mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk menjalankan sejumlah program. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu menopang kebutuhan program kependudukan dan keluarga berencana.
Meski begitu, Sri Puji mengapresiasi kinerja DPPKB yang dinilai tetap mampu menjaga pelaksanaan program di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki.
“Dengan anggaran tahun 2026 yang hanya Rp10 miliar lebih, saya melihat mereka sudah bekerja maksimal menjalankan program-program yang ada,” ujarnya.
Komisi IV memandang peningkatan anggaran DPPKB perlu menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Samarinda. Dukungan fiskal yang lebih besar diyakini akan memperkuat efektivitas layanan sekaligus memperluas jangkauan program kepada masyarakat.
Selain membiayai program, tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk memperbaiki fasilitas penunjang yang sudah mengalami kerusakan, terutama di sejumlah kantor pelayanan tingkat kecamatan.
Makanya, Komisi IV berharap Pemkot Samarinda dapat mengakomodasi penambahan anggaran DPPKB dalam APBD Perubahan 2026 maupun APBD Murni 2027.
“Harapan kami pada APBD Perubahan nanti ada tambahan anggaran untuk mendukung program-program DPPKB, termasuk renovasi infrastruktur penunjang di kecamatan yang saat ini kondisinya rusak berat,” tutup Sri Puji. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
