Samarinda, Klausa.co – Kebutuhan dasar yang tak kunjung tuntas kembali menjadi keluhan terbesar warga Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kaltim, pada Senin (1/12/2025), hampir semua fraksi menyoroti dua isu yang terus disuarakan. Yakni pembangunan infrastruktur dasar yang timpang dan pelaksanaan Program Gratispol yang masih membingungkan masyarakat Bumi Etam.
Laporan ini merupakan rangkuman reses masa sidang III yang berlangsung pada 24-31 Oktober 2025. Dari tujuh fraksi yang menyampaikan hasil reses, pola keluhannya hampir serupa. Meliputi jalan lingkungan rusak, akses air bersih tersendat, drainase buruk, dan penerangan jalan umum yang belum merata.
Sayid Muziburrachman dari Fraksi Golkar menyebut keluhan infrastruktur datang dari berbagai kabupaten/kota, dengan kondisi yang tak jauh berbeda.
“Warga meminta perbaikan jalan lingkungan melalui semenisasi, normalisasi sungai, penurapan di titik rawan longsor, sampai pembangunan gorong-gorong untuk mengatasi banjir,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa distribusi air bersih masih menjadi isu krusial. Di sejumlah lokasi, air mengalir dalam kondisi keruh dan jaringan pipa sekunder belum menjangkau semua kawasan permukiman.
Selain infrastruktur, Program Gratispol turut menjadi sumber kebingungan baru di masyarakat. Agus Aras dari Fraksi Demokrat-PPP mengatakan banyak warga belum memahami mekanisme program bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan tersebut.
“Pertanyaan yang sering muncul: apakah mahasiswa semester lanjut juga menerima manfaat, atau hanya mahasiswa baru? Warga juga masih membandingkan Gratispol dengan program beasiswa lain yang sudah ada,” ucapnya.
Di sisi lain, laporan fraksi juga memuat kebutuhan mendesak pembangunan SMA dan SMK di sejumlah daerah, terutama Kutai Timur dan Balikpapan. Warga menilai perluasan fasilitas pendidikan tak boleh ditunda agar anak usia sekolah tidak kembali terkendala akses.
Menurut Agus, fungsi pengawasan DPRD justru diperkuat melalui reses.
“Melalui reses, kita melihat langsung kebutuhan riil masyarakat dan memberikan koreksi terhadap pelaksanaan anggaran serta kinerja pemerintah,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, memastikan seluruh catatan tersebut akan menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan daerah tahun depan.
“Aspirasi reses menjadi dasar agar arah pembangunan Kaltim tetap sejalan dengan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat,” kata Yenni saat memimpin jalannya rapat paripurna. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
