Samarinda, Klausa.co – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) genap berusia 69 tahun pada Jumat (9/1/2026). Momentum hari jadi ini dinilai sebagai saat yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah, terutama dalam hal kemandirian anggaran.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai usia Kaltim yang telah memasuki fase matang seharusnya diiringi dengan kemampuan daerah untuk menopang pembiayaan pembangunan secara mandiri melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Usianya sudah dewasa, maka pengelolaan keuangan daerah juga harus semakin dewasa. Harapannya APBD kita ke depan bisa lebih bertumpu pada PAD, sehingga Kaltim benar-benar mampu berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Hasanuddin saat ditemui di Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Ia mengungkapkan, selama ini Benua Etam dikenal sebagai salah satu daerah penyumbang penerimaan negara terbesar, terutama dari sektor sumber daya alam. Namun, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah.
Menurutnya, pemangkasan DBH yang mencapai lebih dari 70 persen membuat total anggaran Kaltim pada 2026 hanya berada di kisaran Rp15 triliun, jauh di bawah potensi riil yang seharusnya bisa mencapai sekitar Rp21 triliun.
“Kalau ada DBH atau dana transfer lainnya, itu tentu kita syukuri sebagai tambahan. Tapi secara prinsip, daerah harus siap jika suatu saat harus mengandalkan APBD sendiri,” jelas pria yang akrab disapa Hamas itu.
Ia juga menekankan bahwa kontribusi Kaltim terhadap perekonomian nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak berdiri, Kaltim secara konsisten masuk lima besar provinsi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.
Lebih lanjut, Hamas mendorong pemerintah daerah untuk lebih agresif menggali potensi sektor-sektor unggulan yang bisa meningkatkan PAD. Ia bahkan menilai kebijakan yang disebut sebagai efisiensi anggaran tersebut sejatinya lebih tepat dimaknai sebagai pengalihan atau alokasi dana ke pemerintah pusat.
“Yang terjadi kemarin itu sebenarnya bukan murni efisiensi, tapi lebih banyak alokasi anggaran yang ditarik ke pusat,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
