Samarinda, Klausa.co – Hampir setahun memimpin Kalimantan Timur (Kaltim), duet Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mulai menghadapi sorotan tajam. Evaluasi publik menguat, terutama menyangkut tata kelola pemerintahan, relasi politik dengan partai pengusung, hingga arah kebijakan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan warga.
Dari kalangan akademisi, kritik paling menonjol diarahkan pada belum kuatnya penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyebut pola penempatan pejabat masih meninggalkan tanda tanya besar.
Menurut pria yang akrab disapa Castro itu, publik belum melihat komitmen nyata gubernur dalam menegakkan meritokrasi. Sebaliknya, muncul kesan bahwa kedekatan personal dan jejaring politik justru lebih dominan dibandingkan kompetensi dan kualifikasi.
“Harapannya jelas, jabatan strategis diisi lewat sistem merit. Tapi sampai sekarang itu belum tampak. Yang muncul justru kecenderungan menempatkan orang-orang dekat,” ujar Castro, Sabtu (27/12/2025).
Ia menyinggung perpindahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan ke kursi Kepala Bappeda Kaltim sebagai contoh yang menuai pertanyaan publik. Bukan soal boleh atau tidak, tetapi pesan yang tertangkap masyarakat dinilai problematik.
“Ini soal persepsi publik. Kesan yang muncul, pendekatan kekerabatan politik lebih kuat dibanding pertimbangan profesional. Isu ini bahkan berulang, termasuk soal dugaan penempatan keluarga gubernur di posisi tertentu,” tegasnya.
Castro juga menyoroti sikap Pemprov Kaltim di sektor pertambangan. Ia menilai gubernur belum tampil cukup tegas sebagai pemimpin dalam menghadapi praktik tambang ilegal yang masih marak di daerah.
“Absennya ketegasan dan lemahnya sistem merit menjadi catatan penting dalam evaluasi satu tahun pemerintahan ini,” katanya.
Sorotan lain datang dari dinamika politik antara gubernur dan partai-partai pengusung. Akademisi sosial-politik Unmul, Syaiful Bachtiar, menilai friksi yang belakangan mencuat merupakan konsekuensi logis dari konstruksi koalisi politik itu sendiri.
Menurut Syaiful, tidak semua partai pengusung memiliki ikatan ideologis yang kuat dengan kepala daerah. Sebagian mendukung karena kesamaan visi, sementara lainnya semata mengikuti keputusan DPP partai di Jakarta.
“Partai yang tak punya kedekatan ideologis biasanya lebih cepat kecewa ketika kebijakan gubernur tak sejalan dengan kepentingan mereka di daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam politik tak ada koalisi yang benar-benar permanen. Ketegangan berpotensi muncul ketika kebijakan pemerintah dianggap lebih menguntungkan partai-partai besar seperti Golkar dan Gerindra, sementara partai lain merasa terpinggirkan.
“Partai pengusung punya tanggung jawab ke pemilihnya. Ketika aspirasi itu tak terakomodasi, resistensi politik jadi sesuatu yang sulit dihindari,” jelasnya.
Dari sisi kebijakan anggaran, kritik datang dari Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo. Ia mendorong pemerintahan Rudy–Seno agar lebih fokus pada belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di tengah tekanan fiskal yang kian berat.
Buyung menekankan pentingnya memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebagai mandat dasar pemerintahan daerah.
“Dengan ruang fiskal yang terbatas, anggaran harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan dasar rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya efisiensi belanja, khususnya memangkas anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan rapat-rapat yang minim manfaat langsung. Langkah ini dinilai krusial mengingat potensi penurunan dana bagi hasil (DBH) yang diperkirakan mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun.
Selain itu, Buyung mengingatkan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya manusia lokal dalam jabatan-jabatan strategis.
“Kaltim punya banyak SDM yang paham kon
disi daerah. Itu harus jadi kekuatan utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan bersih,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
