Samarinda, Sketsa.id – “Pasang kuda-kuda,” nampaknya itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan persiapan Makmur HAPK saat ini dalam menghadapi pencopotan jabatannya, dari kursi nomor satu di DPRD Kaltim.
Tak ingin berdiam diri, selentingan bahwa Makmur akan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan posisinya sebagai “pemegang palu” di Karang Paci – sebutan untuk DPRD Kaltim, kini mulai santer terdengar.
Politisi Partai Golkar selama tiga dekade itu menyebut, bahwa pihaknya belum menerima secara fisik surat dari DPP Partai Golkar terkait pergantian antar waktu (PAW) jabatannya ke tangan Hasanuddin Mas’ud. “Saya belum berkomunikasi dan bahkan saya belum pernah dipanggil,” ungkap Makmur, Senin 21 Juni 2021.
Ia menyebut, partai politik boleh saja mengajukan usulan. Akan tetapi, usulan tersebut dikatakan Makmur tetap akan digodok dan ditentukan oleh DPRD Kaltim. Apalagi, yang akan diganti adalah seorang pimpinan. Makmur menyebut hal itu ada peraturannya.
Saat disinggung terkait usulan Fraksi Golkar tentang PAW yang dapat ditolak oleh fraksi partai lain, Makmur belum bisa berkomentar banyak. “Semua berhak menyampaikan sesauatu kepada yang lebih tinggi. Usulan diterima atau tidak, bergantung kepada kepengurusan. Yang penting saya sampaikan apa adanya. Saya ingin memberikan pelajaran yang baik kepada generasi di depan,” ucap Makmur HAPK.
Ia bercerita bahwa hanya karena diminta mengabdikan diri dalam Partai Golkar, maka dirinya sengaja mengisi kursi di DPRD Kaltim ini.
Makmur yang sudah hampir 30 tahun berjuang di Partai Golkar Kaltim itu, juga membantah wacana pergantian kursi ketua DPRD Kaltim adalah hasil kesepakatan sebelum dilantik menjadi wakil rakyat 2019 lalu. “Tidak ada perjanjian apapun. Sesuai aturan partai, saya diperintahkan mengemban tugas sebagai ketua, ya saya jalani,” urainya.
“Sebagai pribadi yang baik dan sebagai anggota partai yang baik, saya menyampaikan sesuatu. Diterima atau tidaknya bukan urusan kita,” tambahnya. (*)