Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan satu hal, meski ada tekanan fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari 70 persen, program pembiayaan pendidikan Gratispol tetap aman. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa beban anggaran tidak menggangu prioritas pemerintahannya membangun sumber daya manusia.
Sejak awal, Rudy menyebut pendidikan sebagai fondasi pembangunan Kaltim. Karena itu, ia memastikan program bantuan biaya kuliah untuk mahasiswa Kaltim tidak tersentuh penyesuaian anggaran.
“Anggaran untuk anak-anak Kalimantan Timur sudah kita siapkan. Total 124 ribu mahasiswa dengan anggaran Rp1,4 triliun,” kata Rudy, pada Senin (17/11/2025).
Rudy menjelaskan, langkah efisiensi akan dilakukan pada pos-pos anggaran lain di organisasi perangkat daerah. Namun Gratispol, menurutnya, tidak boleh digeser.
“Kita utamakan dulu Gratispol, kita bangun dulu infrastruktur manusianya. Kalau SDM bagus, insyaallah yang lain gampang,” ujarnya.
Tahap awal program menunjukkan progres signifikan. Pemprov Kaltim sudah menyalurkan Rp44,15 miliar untuk 32.853 mahasiswa di tujuh perguruan tinggi negeri. Untuk perguruan tinggi swasta, pencairan menunggu kelengkapan administrasi dari pihak kampus.
Untuk memastikan penerima tepat sasaran, pemerintah membentuk satgas di setiap perguruan tinggi. Tugasnya memverifikasi data mahasiswa, termasuk menangani pengajuan reimburse UKT bagi mahasiswa yang terlanjur membayar biaya kuliah.
“Jika ada mahasiswa yang mengajukan reimburse tetapi tidak masuk verifikasi, itu akan dikoordinasikan melalui satgas kampus. Jangan sampai ada yang tercecer,” tegasnya.
Rudy memastikan program Gratispol tahun 2026 akan berjalan penuh. Tidak hanya mahasiswa baru, tetapi juga mahasiswa lama dari jenjang S1 hingga S3 dipastikan ikut dalam skema pembiayaan.
“Insyaallah tahun depan semuanya berjalan penuh untuk seluruh mahasiswa asal Kalimantan Timur,” tutup Rudy. (Din/Fch/Klausa)
