Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dipastikan masuk fase pengetatan fiskal pada 2026. Turunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp6 triliun membuat proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2026 terjun ke angka sekitar Rp15,15 triliun. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkena imbas, termasuk Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim yang harus memangkas anggaran hampir setengahnya.
Dari usulan awal Rp38 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Dispar kini hanya kebagian sekitar Rp20 miliar. Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyebut pihaknya tidak punya pilihan selain merapikan ulang rencana kerja agar tetap bergerak meski dalam tekanan anggaran.
“Kami memangkas seluruh kegiatan yang tidak mendesak dan fokus pada program prioritas gubernur dan wakil gubernur, khususnya pengembangan desa wisata yang merupakan bagian dari Program Jospol,” ujar Ririn, Kamis (11/12/2025).
Ririn menyadari, Dispar tidak bisa bekerja sendirian dalam mendorong desa wisata naik kelas. Salah satu titik krusial ialah perlindungan kekayaan intelektual. Dispar mengupayakan sinergi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM untuk memfasilitasi sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi desa wisata.
“HKI penting agar kearifan lokal tidak diklaim pihak luar,” tegasnya.
Selain OPD, sektor swasta juga diminta turun tangan. Melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan dapat membantu infrastruktur dasar hingga digitalisasi destinasi.
“Digitalisasi penting untuk promosi. CSR bisa diarahkan untuk penyediaan internet di desa wisata,” jelasnya.
Dari 105 desa wisata di seluruh Bumi Etam, sebagian besar masih belum dikenal masyarakat luas. Ririn mencontohkan Desa Wisata Pantai Marang di Kaliorang, Kutai Timur (Kutim) punya pesona besar, namun minim eksposur.
“Pantainya indah, tapi informasinya belum banyak tersebar. Karena itu kami mendorong Dispar kabupaten/kota aktif mempromosikan bersama,” katanya.
Beberapa desa sudah berhasil mencuri perhatian nasional, seperti Tapak Raja di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dan Desa Pela di Kota Bangun, Kutai Kartanegara (Kukar). Namun mayoritas masih memerlukan dukungan untuk promosi dan penguatan ekonomi kreatif.
Sinergi juga diperkuat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), terutama dalam mengoptimalkan peran BUMDes sebagai motor ekonomi lokal.
“Di tengah tekanan fiskal, sinergi menjadi kunci optimalisasi program,” ujar Ririn.
Dispar turut menggandeng Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltim untuk membina UMKM desa wisata, melengkapi sarana prasarana, hingga mendorong pengembangan Kampung Tenun sebagai destinasi berbasis budaya.
Di sisi lain, Dispar menempatkan perbaikan fasilitas dasar sebagai prioritas agar pengalaman wisatawan tetap terjaga. Toilet, musala, kamar mandi, hingga fasilitas pendukung kenyamanan lainnya akan mendapat perhatian khusus.
“Kalau fasilitasnya baik, wisatawan pasti lebih nyaman. Harapannya, kunjungan naik dan bisa membantu pendapatan daerah meski kita sedang efisiensi,” pungkas Ririn. (Din/Fch/Klausa)
