Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan BBM tercampur yang berdampak pada kerusakan kendaraan masyarakat.
Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Erwanto, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga. Ia mengaku mendapat pembaruan informasi langsung dari Manager Retail Sales Region Kalimantan, Addieb Arselan, terkait penunjukan bengkel resmi untuk menangani kendaraan yang terdampak.
“Pak Gubernur meminta saya terus meng-update perkembangan. Tadi malam saya hubungi Pak Addieb, dan beliau sampaikan hari Senin ini akan difinalisasi penunjukan bengkel. Auto 2000 untuk roda empat, dan AHASS untuk kendaraan roda dua,” ungkap Bambang, Senin (14/4/2025)
Dua kota yang menjadi fokus awal penanganan adalah Samarinda dan Balikpapan, mengingat banyaknya laporan kerusakan kendaraan akibat dugaan BBM bermasalah di SPBU resmi.
Menurut Bambang, pembukaan layanan perbaikan di dua bengkel itu merupakan bentuk pertanggungjawaban Pertamina terhadap masyarakat. Perbaikan akan dilakukan secara gratis, termasuk kontrol dan pengecekan kendaraan.
“Mudah-mudahan hari ini final dan bisa segera dilaksanakan. Dua kota itu diprioritaskan karena jumlah kendaraan terdampaknya paling banyak,” ujarnya.
Terkait jenis kendaraan yang dilayani, Bambang menyebut semua jenis dan merek dapat datang ke bengkel tersebut. Namun, untuk sementara diarahkan ke AHASS dan Auto 2000 sebagai mitra yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan pihak Pertamina.
Ia juga memastikan bahwa Pertamina wajib menanggung biaya sparepart maupun perbaikan sebagaimana hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada 9 April 2025 lalu. Meski begitu, Bambang belum dapat memastikan mekanisme penggantian sparepart bagi merk kendaraan di luar bengkel resmi yang ditunjuk.
“Tentu teknisnya akan diatur oleh Pertamina. Tapi kami mengapresiasi langkah ini, fokus kita adalah pemulihan, bukan saling menyalahkan,” ucapnya.
Menurutnya, banyak pengaduan datang dari berbagai kalangan, termasuk pengemudi ojek online yang mengaku mengalami kerusakan mesin setelah mengisi BBM.
Lebih lanjut, Bambang menilai peristiwa ini menjadi pelajaran penting, baik bagi Pertamina maupun masyarakat. Ia mendorong produsen BBM untuk mengevaluasi sistem dan SOP distribusi, serta mengajak masyarakat untuk lebih waspada dalam pembelian BBM.
“Ini soal perlindungan konsumen. Masyarakat harus minta struk, dan pastikan pelayanan SPBU sesuai prosedur. Kita ingin edukasi berjalan seiring pemulihan,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
