Klausa.co

Aksi Ketuk Pintu Gubernur Jadi Simbol Perlawanan Warga atas Konflik Agraria di Kaltim

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Gelombang protes warga terkait konflik lahan di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menemukan titik temu. Senin (18/5/2026), masyarakat dari sejumlah daerah di Kaltim berencana berkumpul di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur dalam aksi bertajuk “Ketuk Pintu Gubernur”.

Di tengah maraknya ekspansi perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU), warga mengaku datang membawa keresahan yang sudah bertahun-tahun mereka rasakan. Pasalnya, lahan yang dulu digarap dan ditempati perlahan berubah menjadi area konsesi.

Sebagian warga menyebut persoalan tersebut membuat mereka hidup dalam ketidakpastian. Ada yang mengaku kehilangan akses terhadap lahan garapan, ada pula yang menghadapi sengketa berkepanjangan tanpa penyelesaian jelas.

Koordinator aksi, Nina Iskandar, mengatakan gerakan tersebut lahir dari perasaan bahwa masyarakat kecil kerap kesulitan memperoleh perlindungan hukum ketika berhadapan dengan perusahaan besar.

Baca Juga:  Koalisi Masyarakat Sipil Gugat Diamnya Pemerintah atas Tragedi Muara Kate

“Banyak masyarakat merasa hak mereka belum mendapatkan perhatian yang adil ketika berhadapan dengan perusahaan besar. Kami ingin suara warga didengar pemerintah,” kata Nina dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, konflik agraria di Kaltim kini tak lagi sekadar urusan batas lahan atau administrasi pertanahan. Persoalan itu telah berkembang menjadi masalah sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai daerah.

Lewat aksi nanti, massa berencana membawa dokumen sengketa, spanduk tuntutan, hingga menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Mereka berharap pemerintah tidak hanya menjadi penonton dalam konflik antara warga dan perusahaan pemegang HGU.

“Kami ingin pemerintah hadir di tengah masyarakat dan tidak membiarkan persoalan ini terus berlarut,” ujarnya.

Baca Juga:  KPU Samarinda Siap Menyambut Bakal Pasangan Calon Pilwali 2024

Panitia juga membuka ruang solidaritas bagi masyarakat lain yang mengalami persoalan serupa. Mereka menilai banyak konflik lahan di Kaltim memiliki pola yang hampir sama. Warga selalu berhadapan dengan kekuatan perusahaan, sementara proses penyelesaian berjalan lambat. (Nur/Fch/Klausa)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co