Samarinda, Klausa.co – Pengibaran Bendera Borneo Raya di Flyover Air Hitam, Samarinda, saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tak lantas dimaknai sebagai ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim), Viktor Yuan, menilai aksi tersebut lebih tepat dilihat sebagai bentuk kegelisahan dan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi yang mereka rasakan. Terlebih, bendera merah, kuning, dan biru itu dibentangkan bersama spanduk berisi kritik terhadap pemerintah.
“Itu bukanlah bentuk makar. Jadi esensinya beda. Kalau yang saya pahami, masyarakat Kalimantan pada umumnya, khususnya masyarakat Dayak, tidak ada keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI,” kata Viktor, Selasa (18/8/2026) sore.
Menurut dia, munculnya simbol tersebut tidak perlu langsung direspons dengan pendekatan konfrontatif. Pemerintah, baik di daerah maupun pusat, justru perlu membaca pesan yang berada di balik aksi tersebut dan membuka ruang komunikasi yang lebih luas.
Bagi Viktor, kegelisahan masyarakat tidak muncul tanpa sebab. Salah satu persoalan yang masih dirasakan, terutama di wilayah pedalaman, adalah kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Berbicara masyarakat Kalimantan Timur, kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Timur ini yang pertama adalah infrastruktur,” ujarnya.
Persoalan itu, kata dia, masih terasa di sejumlah wilayah seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau hingga Kutai Timur. Karena itu, pembangunan tidak cukup hanya melihat jumlah penduduk, tetapi juga harus mempertimbangkan luas wilayah dan kondisi geografis Kaltim.
“Jangan dilihat dari jumlah penduduknya, tapi harus dilihat juga dari luasan Kalimantan Timur yang sangat luas,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Viktor meminta pemerintah lebih cermat menentukan prioritas anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan.
Ia juga mendorong pemerintah daerah lebih aktif menyerap aspirasi masyarakat lokal dan adat melalui APBD maupun Musrenbang.
“Kebutuhan terkait adat dan budaya juga perlu mendapat ruang, karena berbagai agenda budaya masyarakat Dayak berlangsung secara rutin setiap tahun,” ungkapnya.
Di sisi lain, posisi Kaltim sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam dinilai perlu mendapat perhatian lebih. Kontribusi besar daerah, kata Viktor, semestinya berjalan beriringan dengan pembangunan yang mampu dirasakan masyarakat hingga ke pelosok.
Ia kemudian menambahkan satu hal yang tak kalah penting, yakni komunikasi. Pemerintah diminta tidak hanya hadir melalui kebijakan, tetapi juga mendengar langsung persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Fenomena Bendera Borneo Raya sendiri, lanjut Viktor, bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Simbol tersebut sudah lama beredar di media sosial dan sebelumnya juga pernah muncul di sejumlah daerah di Kalimantan. Namun, pengibaran secara terbuka tahun ini membuatnya kembali menjadi perhatian luas.
“Tapi pengibarannya itu baru tahun ini yang betul-betul heboh,” katanya.
Viktor memastikan persoalan tersebut belum pernah menjadi pembahasan khusus di internal DAD Kaltim. Ia menyebut organisasi adat Dayak tidak pernah membahas agenda pemisahan diri dari NKRI.
Bahkan, menurutnya, Bendera Borneo Raya yang dikibarkan tersebut juga bukan simbol resmi dalam adat masyarakat Dayak.
“Bendera yang merah, kuning, biru itu tidak pernah dalam satu kesatuan dipakai sebagai simbol adat. Enggak pernah,” jelasnya.
Meski begitu, ia meminta pemerintah tidak mengabaikan kemunculan gejala semacam ini. Menurut Viktor, kritik atau ekspresi kekecewaan masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Jangan sampai hal-hal kecil, gejala-gejala seperti ini kemudian dibiarkan lalu menjadi besar. Kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,” katanya.
Di tengah kondisi anggaran yang terbatas hingga persoalan kemarau dan kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil, Viktor berharap pemerintah tetap memastikan kehadirannya dirasakan masyarakat.
“Pemerintah butuh masyarakat, masyarakat butuh pemerintah. Tidak akan ada pemerintah kalau tidak ada masyarakat,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
