Samarinda, Klausa.co – Surutnya Sungai Mahakam mulai mengganggu pasokan kebutuhan pokok ke Mahakam Ulu (Mahulu). Kapal besar dan longboat kesulitan melintas, sejumlah riam mulai terbuka, hingga pengiriman logistik harus dilakukan menggunakan perahu kecil secara estafet. Kondisi itu turut memicu kenaikan harga pangan dan bahan bakar di wilayah perbatasan.
Kondisi paling terasa di Long Apari. Harga beras dilaporkan mendekati Rp1 juta per sak, sementara harga BBM eceran ikut meningkat akibat distribusi yang semakin sulit. Persediaan solar dan LPG 3 kilogram juga menipis.
Keterbatasan bahan bakar bahkan sempat berdampak pada pasokan listrik masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan mobilitas dan distribusi kebutuhan masyarakat Mahulu terhadap jalur Sungai Mahakam.
Merespons kondisi itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengirim enam truk bantuan dari Samarinda menuju Mahulu. Bantuan tersebut terutama diarahkan ke Long Pahangai dan Long Apari sebagai wilayah yang terdampak gangguan distribusi.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan pengiriman bantuan merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang menghadapi dampak kemarau panjang.
“Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah Pemprov Kaltim hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang ada di Kutai Barat dan di Mahakam Ulu,” kata Rudy saat melepas bantuan di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (17/8/2026).
Menurut Rudy, persoalan yang dihadapi Mahulu bukan semata soal ketersediaan pangan. Ketika debit Mahakam turun, jalur distribusi barang, jasa hingga mobilitas warga ikut terganggu.
“Begitu surut, semua distribusi barang, jasa, dan manusia terganggu,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Kaltim mendorong agar akses transportasi darat menuju Long Apari dan Long Pahangai dapat dibuka. Langkah tersebut dinilai penting agar mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi sungai.
“Kita jangan hanya mengharapkan daripada aliran Sungai Mahakam ini saja. Karena pada saat situasi kayak gini semuanya menjadi problem,” tegas Rudy.
Dampak kekeringan dan tersendatnya distribusi tersebut telah dirasakan ribuan keluarga. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bersama Pemprov Kaltim per Agustus 2026 mencatat sebanyak 3.107 kepala keluarga (KK) di wilayah perbatasan Mahulu terdampak kerawanan pangan.
Rinciannya, sebanyak 1.729 KK di Long Pahangai terdampak terputusnya distribusi melalui sungai. Sedangkan di Long Apari, sebanyak 1.378 KK menghadapi kondisi isolasi logistik ekstrem.
Untuk merespons kebutuhan mendesak itu, bantuan tahap pertama dikirim melalui dua skema. Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Ujang Rahmat, menjelaskan skema pertama berupa Gerakan Pangan Murah (GPM) atau operasi pasar dengan harga yang disetarakan dengan Samarinda. Skema kedua berupa cadangan pangan pemerintah yang diberikan secara gratis.
“Jadi ini ada dua skema, yang pertama melalui gerakan pangan murah dan yang kedua melalui cadangan pangan pemerintah,” ujar Ujang.
Dalam GPM tahap pertama, pemerintah mengirim 330 sak beras premium kemasan 5 kilogram, 600 kemasan minyak goreng 2 liter, dan 1.200 kilogram gula pasir kemasan 1 kilogram. Selain itu, terdapat 720 tabung LPG 3 kilogram dan 200 tabung LPG 12 kilogram.
Sementara melalui cadangan pangan pemerintah, bantuan yang diberangkatkan mencapai 2.400 sak beras kemasan 5 kilogram atau sekitar 9,7 ton.
“Dan ini baru tahap pertama,” kata Ujang.
Pengiriman bantuan tersebut melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pertamina Patra Niaga, Bulog, PT MBS hingga perangkat daerah terkait. Ujang menekankan penanganan persoalan distribusi di Mahulu membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
“Makanya, diperlukan sinergi antara pemerintah, BUMN, BMD, dunia usaha dan masyarakat agar setiap program dapat dilakukan dengan hasil yang besar,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
