Samarinda, Klausa.co – Persoalan antrean Pertalite di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian DPRD Kaltim. Komisi II DPRD Kaltim menyiapkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan untuk membahas ketimpangan antara kuota BBM bersubsidi yang diterima daerah dan kebutuhan yang diajukan pemerintah provinsi.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle mengatakan, pembahasan lanjutan diperlukan karena kuota BBM yang tersedia saat ini dinilai belum sebanding dengan kebutuhan yang dihimpun dari kabupaten/kota di Kaltim.
Berdasarkan hasil RDP sebelumnya, Kaltim saat ini memperoleh kuota BBM sebanyak 529 ribu kiloliter (KL). Sementara pemerintah provinsi sebelumnya mengusulkan kebutuhan sekitar 1.000.299 KL.
“Kuota yang kita dapatkan hanya 529.000 KL,” kata Sabaruddin, Jumat (2/10/2026).
RDP sebelumnya telah menghadirkan PT Pertamina Patra Niaga dan PT Hiswana Migas. Namun, BPH Migas yang turut diundang belum dapat menghadiri pertemuan tersebut lantaran undangan disampaikan sehari sebelum rapat berlangsung.
Kondisi itu membuat DPRD Kaltim berencana kembali melibatkan BPH Migas dalam pembahasan berikutnya. Lembaga tersebut dinilai penting untuk memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi yang diterima Kaltim.
Sabaruddin menjelaskan, Pertamina Patra Niaga pada prinsipnya hanya menjalankan distribusi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan. Karena itu, menurut dia, persoalan tidak cukup hanya dibahas pada sisi distribusi, tetapi juga perlu ditelusuri pada kebijakan penetapan kuota.
“Kita akan meminta kepada BPH Migas dan Komisi II juga, supaya kita akan menyelesaikan Pertalite yang jadi persoalan,” ujarnya.
Selain persoalan kuota, antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah wilayah menjadi alasan lain DPRD Kaltim mendorong pembahasan lanjutan. Menurut Sabaruddin, penambahan layanan di satu daerah belum otomatis menyelesaikan persoalan apabila antrean masih terjadi di wilayah lainnya.
“Pertalite ini antreannya menjulur ke mana-mana. Makanya Komisi II sekarang akan meminta kepada Patra Niaga, karena memang ini ritmenya panjang,” jelasnya.
Dia menegaskan, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan satu titik distribusi. DPRD Kaltim ingin memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kebutuhan BBM bersubsidi di seluruh daerah serta kecukupan kuota yang telah ditetapkan.
Makanya, RDP berikutnya akan membahas Pertalite sekaligus kebutuhan dan ketersediaan BBM bersubsidi secara keseluruhan. Pertamina Patra Niaga dan pihak terkait lainnya, termasuk BPH Migas, akan kembali dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
Dewan Kaltim berharap pertemuan lanjutan dapat memberikan kejelasan mengenai selisih antara kebutuhan yang diajukan pemerintah daerah dan kuota yang diterima, sekaligus mencari pembahasan lebih lanjut terkait persoalan antrean yang masih berlangsung.
“Intinya dalam waktu dekat ini kami coba meminta,” pungkas Sabaruddin. (Din/Fch/Klausa)
