Samarinda, Klausa.co – Persaingan masuk sekolah negeri di Samarinda setiap tahun terus menyisakan persoalan. Di saat jumlah pendaftar membludak dan kursi terbatas, sebagian sekolah swasta justru kesulitan mendapatkan peserta didik baru.
Melihat kondisi tersebut, DPRD Samarinda kembali mengusulkan pemberian bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Skema yang diusulkan berupa subsidi pembayaran SPP bagi siswa yang melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan gagasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. DPRD telah beberapa kali menyampaikan usulan serupa kepada pemerintah daerah sebagai solusi untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak.
Menurut Puji, setiap tahun pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya memperoleh kursi di sekolah negeri, terutama pada sekolah yang dianggap favorit. Kondisi itu terjadi karena jumlah pendaftar jauh melebihi daya tampung yang tersedia.
“Usulan ini sudah pernah kami sampaikan sejak beberapa tahun lalu. Harapannya, anak-anak yang tidak lolos di sekolah negeri tetap bisa bersekolah di swasta tanpa terbebani biaya,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata dipicu tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri. Distribusi sarana pendidikan yang belum merata di sejumlah kawasan Kota Samarinda juga menjadi faktor yang memperbesar ketimpangan akses pendidikan.
Di sisi lain, keberadaan sekolah swasta dinilai memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan layanan pendidikan. Karena itu, kebijakan pendidikan harus mampu menjaga keseimbangan antara pengembangan sekolah negeri dan keberlangsungan sekolah swasta.
Puji menegaskan pembangunan sekolah negeri baru memang dapat menjadi solusi jangka panjang. Namun langkah tersebut tidak boleh mengabaikan keberadaan sekolah swasta yang selama ini turut menampung kebutuhan pendidikan masyarakat.
“Kita ingin semua lembaga pendidikan tetap berjalan. Jangan sampai sekolah swasta kehilangan murid karena seluruh perhatian hanya terpusat pada sekolah negeri,” katanya.
Meski demikian, realisasi program subsidi pendidikan tersebut masih menghadapi tantangan dari sisi kemampuan keuangan daerah. Pemerintah saat ini juga tengah melakukan penyesuaian prioritas anggaran dan efisiensi belanja.
Menurut Puji, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak ketika anak mereka gagal masuk sekolah negeri. Tidak sedikit keluarga yang kesulitan membiayai pendidikan di sekolah swasta sehingga berisiko menghentikan pendidikan anak.
DPRD bahkan masih menerima laporan mengenai anak usia sekolah yang terancam putus sekolah akibat keterbatasan biaya maupun akses terhadap fasilitas pendidikan.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat segera merumuskan kebijakan yang mampu menjamin hak pendidikan seluruh anak di Samarinda, tanpa membedakan apakah mereka bersekolah di lembaga negeri maupun swasta.
“Yang paling penting adalah memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
