Samarinda, Klausa.co – Program digitalisasi pendidikan yang terus digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menuai catatan kritis dari DPRD Samarinda. Komisi IV menilai percepatan transformasi digital di sektor pendidikan belum sepenuhnya ditopang kesiapan infrastruktur, terutama akses internet di wilayah pinggiran kota.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu terburu-buru menerapkan sistem pendidikan berbasis digital tanpa memastikan pemerataan fasilitas penunjang di seluruh sekolah.
Menurutnya, masih ada sejumlah kawasan di Samarinda yang hingga kini mengalami keterbatasan jaringan internet. Kondisi itu dinilai berpotensi menciptakan kesenjangan baru dalam dunia pendidikan apabila digitalisasi dipaksakan berjalan tanpa solusi infrastruktur.
“Digitalisasi ini bagus, tetapi jangan menutup mata terhadap kondisi di lapangan. Masih ada sekolah yang bahkan kesulitan mendapatkan sinyal internet,” kata Anhar, Kamis (21/5/2026).
Dia menyebut beberapa wilayah yang masih mengalami persoalan jaringan, di antaranya kawasan Balai Buaya di Kelurahan Bukuan, Loa Kumbar di Kelurahan Loa Buah, hingga Tanah Merah di Samarinda Utara.
Bagi Anhar, digitalisasi pendidikan memang menjadi kebutuhan seiring perkembangan teknologi dan posisi Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, pemerintah diminta tidak sekadar mengejar citra modernisasi tanpa memastikan kesiapan dasar penunjangnya.
Komisi IV DPRD Samarinda pun mendorong Pemkot menyusun cetak biru atau blueprint pendidikan digital yang jelas dan terukur. Menurutnya, program tersebut harus memiliki arah kebijakan, target capaian, serta indikator evaluasi yang konkret.
“Harus ada ukuran yang jelas. Jangan sampai program berjalan tanpa arah dan akhirnya hanya jadi proyek simbolis,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti penggunaan anggaran dalam program digitalisasi pendidikan. Pengawasan dinilai penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan sekolah-sekolah di pusat kota, sementara wilayah pinggiran justru tertinggal.
Anhar menegaskan, pemerataan akses harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai transformasi pendidikan berbasis teknologi.
“Kami tidak ingin digitalisasi pendidikan hanya terlihat megah di pusat kota, sementara anak-anak di pinggiran semakin tertinggal karena akses internet mereka tidak dipenuhi,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
