Samarinda, Klausa.co – Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) memastikan bakal mengawal ketat rencana aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di Samarinda pada 21 April 2026 mendatang. Sebanyak 1.700 personel gabungan disiagakan untuk menjamin penyampaian aspirasi berjalan kondusif.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan, strategi pengamanan kali ini akan menitikberatkan pada pendekatan humanis dan dialogis. Hal itu ia sampaikan usai menggelar silaturahmi bersama tokoh lintas etnis dan agama di Mapolresta Samarinda, Jumat (17/4/2026).
“Kalimantan Timur harus tetap kita jaga sebagai daerah yang aman dan damai. Kami mengedepankan langkah preventif agar aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik tanpa mengganggu ketertiban umum,” ujar Endar.
Berdasarkan pemetaan kepolisian, konsentrasi massa diperkirakan akan terbagi di dua lokasi vital, yakni Gedung DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim. Pergerakan massa diprediksi mulai memadati titik aksi sejak pukul 10.00 WITA.
Untuk mengantisipasi segala kemungkinan, 1.700 personel yang diturunkan bukan hanya dari unsur Polri dan TNI. Satpol PP, tenaga kesehatan, hingga armada pemadam kebakaran turut disiagakan di ring pengamanan.
Meski menjamin hak berpendapat, Irjen Pol Endar mewanti-wanti para koordinator lapangan (korlap) aksi untuk memperketat barisan. Polisi mengendus adanya potensi pihak ketiga atau “penyusup” yang mencoba menunggangi momentum tersebut untuk menciptakan kegaduhan.
“Jangan sampai ada penyusup yang mengubah tujuan aksi menjadi hal negatif. Kami minta korlap berperan aktif menjaga massanya masing-masing,” tegasnya.
Tak hanya di lapangan, pengamanan juga dilakukan di ruang digital. Polda Kaltim telah menginstruksikan tim patroli siber untuk memantau peredaran informasi di media sosial guna meredam provokasi maupun berita bohong (hoaks) yang kerap muncul menjelang aksi besar.
Mengenai prosedur pengamanan, Kapolda menegaskan bahwa tindakan tegas atau represif hanya akan diambil jika situasi di lapangan sudah melanggar hukum atau mengancam keselamatan publik. Selama massa bersikap kooperatif, polisi berkomitmen menjadi fasilitator yang menjembatani massa dengan pihak yang dituju.
“Selama aksi berjalan tertib, tidak akan ada tindakan represif. Kita harus saling menghormati, baik pengunjuk rasa maupun masyarakat yang sedang beraktivitas,” pungkas jenderal bintang dua tersebut. (Din/Fch/Klausa)
