Klausa.co

Samsun: Kukar Dinilai Siap Jadi Penopang Pangan IKN, Tapi Infrastruktur Masih Jadi Titik Lemah

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun. (Din/Klausa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Upaya Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat sektor pertanian perlu mendapat dukungan. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, menilai geliat pertanian di Kukar telah bergerak ke arah yang menjanjikan dan berpotensi menjadi penopang utama kebutuhan pangan, termasuk untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, dia mengingatkan bahwa kemajuan itu belum dibarengi kesiapan infrastruktur yang memadai.

Samsun mengatakan potensi lahan dan produksi pertanian Kukar cukup besar untuk menopang pasokan pangan regional. Jika dikelola lebih serius, Kukar dapat berdiri sebagai lumbung utama bagi Kaltim, sekaligus memenuhi kebutuhan suplai pangan untuk kawasan IKN.

“Ketika pertanian di Kukar mampu dikelola dengan optimal, manfaatnya akan meluas. Termasuk dalam mendukung penyediaan pangan untuk IKN,” ujar Samsun, Sabtu (6/12/2025).

Meski perkembangan sektor ini terbilang positif dalam beberapa tahun terakhir, dia menyebut ada pekerjaan besar yang perlu diselesaikan. Mulai dari irigasi yang belum merata, akses jalan produksi yang masih terbatas, hingga fasilitas pendukung rantai pasokan yang belum kuat. Menurutnya, tanpa perbaikan pada jalur pendukung, peningkatan produksi hanya akan berjalan lamban.

Baca Juga:  Dinas Peternakan Kaltim Tebar Bantuan Peralatan Kurban ke 29 Masjid di Kaltim

Legislator dari Dapil IV Kukar tersebut, berharap kepemimpinan baru di Kukar mampu menempatkan pembangunan pertanian sebagai prioritas utama, jangan sekadar melanjutkan program yang sudah ada. Samsun menilai langkah terobosan perlu dilakukan agar potensi besar wilayah ini tidak berhenti pada wacana.

“Kukar memiliki peluang besar sebagai lumbung pangan. Pemimpin daerah harus mampu tidak hanya melanjutkan program yang sudah berjalan, tetapi juga menciptakan terobosan untuk lompatan pembangunan berikutnya,” katanya.

Menurut Samsun, keberlanjutan pembangunan pertanian hanya bisa dilakukan jika kebijakan daerah lebih berpihak pada kebutuhan petani. Mulai dari kemudahan akses bantuan, kepastian pemasaran hasil produksi, hingga percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

“Langkah-langkah yang telah dimulai pemerintah daerah sudah menuju arah yang benar. Namun, agar sektor pertanian benar-benar kuat, percepatan pembangunan infrastrukturnya wajib dilakukan,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)

Baca Juga:  Nelayan Merasa Dirugikan, DPRD Akan Panggil Sebelas Perusahaan Bongkar Muat yang Beraktivitas di Muara Berau

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co