Samarinda, Klausa.co – Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) mengakui persoalan minimnya fasilitas dasar di Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 58 Samarinda, khususnya akses air bersih. Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan persoalan ini sudah dilaporkan sejak tahap awal pembangunan gedung kepada kementerian terkait.
Andi menjelaskan, sejak perencanaan, pihaknya menginformasikan kondisi ketersediaan air di lokasi sekolah. Opsi sumur bor bahkan sempat dibahas. Namun pelaksana dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memutuskan menggunakan sambungan PDAM setelah berkoordinasi langsung dengan perusahaan air minum daerah.
“Waktu itu PDAM menilai debit air masih memungkinkan sehingga dipasangkan sambungan. Tapi kondisi lapangan memang tidak stabil. Kadang air mengalir dengan debit kecil, meskipun sudah dibantu pompa,” kata Andi, Selasa (18/11/2025).
Keputusan itu membuat rencana sumur bor dibatalkan. Menurut Andi, seluruh proses penilaian kelayakan berada di tangan Kementerian PU sebagai pelaksana pembangunan.
Ia juga mengungkap adanya jalur suplai air yang sebenarnya lebih lancar dari titik lain, yakni dari area GOR Kadrie Oening. Namun, pemasangan pipa tak memungkinkan karena harus melewati lahan masyarakat.
“Pipanya tidak bisa dipasang karena melintasi tanah-tanah yang bukan milik pemerintah,” ujarnya.
Dengan keterbatasan tersebut, suplai air kini bergantung pada distribusi menggunakan mobil tangki PDAM. Posisi tandon yang berada di bagian belakang gedung justru menjadi hambatan baru. Jarak pengisian yang jauh membuat selang sulit menjangkau, sehingga pengisian tidak selalu optimal.
Pihak sekolah, kata Andi, telah mengusulkan pemindahan tandon agar lebih mudah dijangkau kendaraan tangki. Ia menyebut hal itu menjadi pekerjaan rumah teknis yang perlu dituntaskan agar distribusi air lebih efektif.
Di sisi lain, Kementerian Sosial kini memprioritaskan pemenuhan perlengkapan siswa. Seragam, perlengkapan belajar, laptop, hingga smart board sudah dialokasikan dalam anggaran tahun ini. Namun, distribusinya masih menunggu proses di tingkat pusat.
“Soal laptop, kami belum dapat kepastian kapan tiba di Kaltim. Distribusi masih bertahap dan menjadi kewenangan pusat,” pungkas Andi. (Din/Fch/Klausa)
