Samarinda, Klausa.co – Memasuki akhir 2025, Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) menyiagakan stok logistik bencana untuk mengantisipasi potensi meningkatnya kejadian alam di awal tahun. Pola tahunan yang selalu diiringi lonjakan permintaan bantuan membuat provinsi mengambil langkah lebih cepat dalam distribusi dan pengadaan kebutuhan darurat.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan pengadaan logistik dilakukan bertahap setiap triwulan. Untuk triwulan IV, sebagian bantuan bahkan sudah dikirimkan lebih awal ke sejumlah kabupaten/kota yang rawan terdampak. Langkah ini, katanya, menjadi strategi untuk mempercepat respons ketika situasi darurat terjadi.
“Persediaan kami masih aman untuk akhir sampai awal tahun. Biasanya permintaan melonjak cukup tinggi di bulan-bulan pertama. Semoga tahun depan tidak separah sebelumnya,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).
Andi menyebut pengalaman banjir besar di Mahakam Ulu menjadi salah satu evaluasi penting. Penanganan di wilayah yang sulit dijangkau itu mendorong Dinsos menempatkan logistik lebih dekat ke titik risiko. Dengan cara ini, bantuan bisa langsung digerakkan tanpa menunggu pengiriman dari gudang provinsi.
“Pendekatan ini penting supaya bantuan tidak terlambat sampai ke titik bencana,” katanya.
Saat ini, stok logistik daerah tercatat sekitar 4 ribu paket dan dinilai cukup untuk kebutuhan darurat jangka pendek. Andi menekankan bahwa ketersediaan stok dasar harus tetap terjaga saat memasuki tahun anggaran baru. Tanpa persiapan, proses menunggu penetapan kegiatan bisa menciptakan jeda distribusi hingga dua bulan.
“Kami tidak ingin ada kekosongan yang membuat daerah kesulitan mendapatkan logistik,” ujarnya.
Selain persediaan daerah, kesiapsiagaan Kaltim ditopang dukungan pemerintah pusat. Baru-baru ini, provinsi menerima tambahan hampir Rp1 miliar berupa logistik dan perlengkapan penanganan bencana untuk memperkuat cadangan yang sudah tersedia.
Andi memastikan bahwa jika suatu kejadian berada di luar kapasitas penanganan provinsi, mekanisme permintaan bantuan ke Kementerian Sosial akan langsung diaktifkan.
“Jika persediaan tidak memadai, kami segera berkoordinasi dengan pusat. Itu prosedurnya,” tegasnya. (Din/Fch/Klausa)
