Klausa.co

Mahfud MD: Jangan Gunakan Fasilitas Kemenko Polhukam untuk Urusan Politik

Calon Wakil Presiden, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Bagikan

Jakarta, Klausa.co – Mahfud MD mengambil cuti dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Cuti tersebut dia ajukan lantaran telah menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Namun, sebelum cuti, Mahfud MD masih sempat memberikan arahan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenko Polhukam. Dalam apel pagi di kantornya, Jumat (20/10/2023), Mahfud MD meminta mereka untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

“Jangan gunakan fasilitas Kemenko Polhukam untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain,” tegas Mahfud MD, seperti dikutip dari siaran persnya.

Menurut Mahfud MD, keputusannya untuk maju sebagai cawapres adalah urusan pribadinya, bukan sebagai Menko Polhukam. Ia tidak ingin ada yang mengaitkan kinerja Kemenko Polhukam dengan dukungan atau penolakan terhadap dirinya.

Baca Juga:  Masyarakat Harus Awasi Netralitas Polri di Pemilu 2024

“Kita harus netral. Ini akan saya sampaikan kepada semua aparat dan instansi pemerintah agar pemilu berjalan netral,” ujar Mahfud MD.

Mahfud MD juga menekankan bahwa politik yang harus dikembangkan oleh pegawai Kemenko Polhukam adalah politik aspiratif, kebangsaan, dan ideologis. Ia menginginkan agar ideologi Pancasila, Konstitusi UUD 1945, dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.

“Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol lembaga negara,” pesan Mahfud MD.

Mahfud MD juga mengimbau agar pegawai kemenko polhukam tidak terlibat dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Ia berharap agar mereka tetap fokus pada tugas-tugas yang selama ini sudah dilakukan dengan baik.

Baca Juga:  Blusukan Jadi Senjata Ampuh Ganjar-Mahfud Naikkan Elektabilitas

“Jangan sampai nanti berita ‘Oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’,” tutur Mahfud MD. (Mar/Mul/Klausa)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co