Samarinda, Klausa.co – Andi Harun, Wali Kota Samarinda, mengingatkan jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja keras dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan dan stunting di Kota Tepian. Hal ini disampaikannya saat membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Samarinda, Selasa (25/7/2023) di Balai Kota Samarinda.
βOPD harus berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan yang berkaitan dengan angka stunting. Ini sudah menjadi agenda nasional dan instruksi Presiden, jadi kita wajib bergerak dengan mengorbankan tenaga dan pikiran dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem dan stunting di Samarinda,β tegas Andi Harun.
Menurut Andi Harun, kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks karena menyentuh substansi dasar dalam masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, sandang, dan perumahan. Oleh karena itu, Pemkot Samarinda harus berkomitmen dalam menyelesaikan masalah ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Samarinda pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,9% dari jumlah penduduk miskin sebesar 42.840 jiwa turun menjadi 4.85% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 41.950 jiwa.
βSementara pada tahun ini pemerintah daerah telah melakukan verival data kemiskinan ekstrim sebanyak 9.039 jiwa, yang mana yang tepat sasaran berjumlah 6.973 jiwa,β rinci Andi Harun.
Untuk itu, ia berharap TKPK bisa melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Ia juga menginginkan adanya kolaborasi program penanggulangan kemiskinan, sehingga ada sinergitas dan singkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
βCatatan saya tidak boleh lagi menambah catatan tim yang sudah terbentuk, dan tim ini kalau perlu sering menggelar rapat tiap minggu agar kerjanya terukur dalam penurunan angka kemiskinan. Karena targetnya zero persen dari Presiden maka tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kerjanya harus gaspol seperti istilah anak muda sekarang, jangan hanya biasa-biasa saja, segera konsolidasi struktur mulai dari OPD kita hingga ke tokoh masyarakat agar dalam percepatan penanggulangan kemiskinan bisa tercapai,β pungkasnya. (Mar/Mul/Klausa)
