Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Pusat berwacana akan memindahkan 100 ribu tenaga kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Juli 2022 mendatang.
Mengingat, Presiden Joko Widodo menargetkan 60 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal pindah ke lokasi IKN pada triwulan pertama tahun 2024. Dan, Presiden juga akan menyelenggarakan upacara 17 Agustus perdana di IKN.
Maka, pemindahan 100 ribu tenaga kerja ini akan menjadi awal pembangunan IKN Nusantara yang diharapkan segera selesai di tahun 2024.
Menanggapi hal itu, organisasi masyarakat asal Benua Etam yakni Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) merasa keberatan dan menolak keras atas pemindahan 100 ribu tenaga kerja itu.
Menurut Bendahara MODN Mahfudz Ghozali, harusnya pembangunan IKN Nusantara bisa membuka lapangan pekerjaan baru khususnya untuk warga Kaltim.
“Harusnya terbuka untuk umum, paling tidak sekitar 60 persen adalah warga Kaltim dan sekitarnya. Kalau ASN dari pusat pindah ke daerah, itu no problem. Tapi jika tenaga kerja dari luar datang ke sini untuk membangun IKN, nah itu jelas kami tolak,” ungkapnya pada Rabu (1/6/2022).
Apabila pemerintah memindahkan 100 ribu tenaga kerja ke Kaltim untuk pembangunan IKN Nusantara kata Mahfudz, tentu ini salah besar karena akan memicu peperangan dan diskriminasi di daerah.
Ia pun bertanya-tanya mengapa pemerintah ingin memindahkan tenaga kerja luar Kaltim untuk pembangunan IKN Nusantara. Padahal, sumber daya manusia (SDM) di Benua Etam juga mumpuni.
“Saya rasa masyarakat Kaltim sudah pintar-pintar, boleh lah di uji coba. Boleh kalau mau bersaing, tetapi ya secara benar jangan ada diskriminasi,” jelasnya.
Contohnya saja, Ahmad Riza Patria kelahiran Kalimantan yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kan, artinya SDM asal Kalimantan juga mumpuni secara politik.
“Jangan dikaitkan orang Kaltim tidak pintar, jika mau merekrut tenaga kerja sebaiknya bersaing dan terbuka saja lah. Salah jika hanya menerima khusus dari masyarakat Pulau Jawa, kami MODN pasti menolak,” terangnya.
Jika Pemerintah Pusat ingin mengambil tenaga kerja luar Kaltim sebenarnya boleh saja, asal ada keadilan bagi masyarakat Kaltim.
Setidaknya, ada perbandingan yang mengatur berapa persen diambil dari Kaltim. Dan, berapa persen dari luar Kaltim untuk pembangunan IKN Nusantara.
“Harus ada perbandingannya, paling tidak 60 persen tenaga kerja itu diambil dari Kaltim. Lalu, 20 persen daerah Kalimantan lainnya dan sisanya orang luar,” paparnya.
“Tidak serta merta pusat yang menentukan, harusnya pusat punya formasi untuk pemetaan kapasitas berapa persen tenaga kerja yang diambil dari Kalimantan dan berapa persen dari daerah luar,” sambungnya.
(APR/Klausa.co)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
