Klausa.co

  • Home
  • /
  • Pemerintahan
  • /
  • Wali Kota Samarinda Sesalkan Atas Peristiwa Pasien Meninggal Dunia Akibat Ditolak RSUD AWS

Wali Kota Samarinda Sesalkan Atas Peristiwa Pasien Meninggal Dunia Akibat Ditolak RSUD AWS

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Kasus seorang pasien isolasi mandiri yang harus meninggal dunia akibat mengalami penolakan penanganan dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (RSUD AWS), menjadi sorotan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Orang nomor satu di Kota Tepian itu bahkan mengaku menyesalkan atas peristiwa memilukan yang terjadi di RSUD AWS pada Senin (26/7/2021) dini hari itu. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan konferensi pers terkait pelaksanaan PPKM level 4 di Kota Samarinda pada Senin (26/7/2021) siang.

Dalam kesempatan itu, Andi Harun menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak keluarga pasien yang sampai harus meregang nyawa, lantaran tak mendapatkan pertolongan dari rumah sakit berplat merah tersebut.

“Saya sungguh menyesalkan sikap yang ditunjukkan oleh pihak RSUD AWS. Saya meminta maaf kepada seluruh warga Kota Samarinda, walaupun itu adalah rumah sakit pemerintah provinsi,” ungkap Andi Harun.

Advertisements

Meski rumah sakit tersebut berada di bawah wewenang Pemprov Kaltim. Namun sebagai wali kota, Andi Harun merasa bahwa Pemkot Samarinda juga harus menyampaikan permohonan maaf, utamanya kepada keluarga pasien.

Baca Juga:  Antisipasi Dokumen Penting Hilang karena Bencana, DPKD Kaltim akan Luncurkan Siaga

Mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terjadi di rumah sakit lainnya, khususnya di rumah sakit milik Pemkot Samarinda, mantan anggota DPRD Kaltim ini juga telah meminta kepada direktur RSUD IA Moeis Samarinda untuk tidak melakukan penolakan pasien.

“Karena RSUD IA Moeis adalah rumah sakit milik Pemkot Samarinda, saya mewanti-wanti betul agar RSUD IA Moeis jangan sampai melakukan penolakan pasien,” tegasnya.

Andi Harun meminta agar seluruh pasien yang dalam keadaan darurat dapat terima dan mendapatkan penanganan di rumah sakit, walaupun kondisi ruang UGD telah penuh.

Advertisements

“Kalau misalnya kamar penuh, tetap dilakukan perawatan. Walaupun katakanlah harus diteras rumah sakit. Karena masyarakat belum tentu percaya jika rumah sakit penuh, tetapi yang paling penting ditangani dulu,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang pasien isoman meninggal dunia di dalam ambulans ketika dibawa oleh relawan untuk mendapatkan perawatan di RSUD AWS Samarinda. Namun disaat tengah bertarung nyawa, pasien mendapatkan penolakan dan tertahan dari pihak rumah sakit di depan ruang IGD.

Baca Juga:  Sambut Kelahiran Cucu Pertama Dengan Suka Cita, Andi Harun Minta Dipanggil Grand Daddy

Nenek 80 tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya tanpa mendapatkan penanganan. Dikabarkan kalau jenazah pasien tersebut dilakukan pemulasaran di RSUD AWS, lalu dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di daerah Jongkang, Kutai Kartanegara.

Akibat dari kejadian itu, puluhan warga hingga relawan yang emosi sempat berkumpul didepan ruang IGD hingga pukul 05.00 WITA. Massa baru bubar, setelah pihak Satuan Polisi Pamong Praja memediasi. Dan akan menyampaikan kejadian tersebut ke para petinggi di RSUD AWS.

Advertisements

Di konfirmasi terpisah, Humas RSUD AWS dr Arysia Andhina membenarkan kejadian tersebut. Dijelaskannya, sebab dari penolakan lantaran kondisi RSUD AWS sudah tidak sanggup lagi untuk menerima pasien baru.

“Memang benar ada kejadian seperti itu, kemampuan kami menangani pasien sudah sampai batas maksimal, dampak seperti ini pasti akan terjadi,” ungkap perempuan dengan sapaan dr Sisi ini melalui pesan singkatnya.

Baca Juga:  Wali Kota Samarinda Sidak Pasar, Antisipasi Harga Bahan Pokok yang Mulai Merangkak Naik

Sisi membantah RSUD AWS menolak pasien, tapi dikarenakan sudah tidak mampu lagi menangani semua pasien yang datang. “Keluarga pasien ini juga sudah menghubungi RS lain, dan mereka juga tidak sanggup,” terang dr Sisi.

Ditambahkannya, bahwa saat ini sudah 250 lebih tenaga kesehatan di RSUD AWS sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terpapar COVID-19. “Harapan kami memang ada penambahan fasilitas kesehatan untuk mengatasi masalah overload pasien ini. Dan hal ini merupakan wewenang pemerintah daerah,” kata dia.

Advertisements

Untuk itu, dia meminta pencegahan penyebaran di masyarakat dan edukasi serta sosialisasi masalah keterbatasan fasilitas kesehatan saat ini perlu disampaikan ke masyarakat.

“Tentu akan memerlukan waktu untuk merealisasikannya dengan segera. Sehingga pencegahan penyebaran di masyarakat dan edukasi serta sosialisasi masalah keterbatasan fasilitas kesehatan saat ini perlu juga disampaikan ke masyarakat,” pungkasnya. (Tim Redaksi Klausa)

.

Bagikan

logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co