Samarinda, Klausa.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, baru saja meluncurkan kebijakan yang menandai perubahan signifikan dalam pembiayaan buku untuk sekolah negeri. Langkah ini diambil untuk mengatasi praktik pemungutan biaya pembelian buku di tingkat SD dan SMP yang selama ini menjadi beban bagi orang tua siswa.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Lapangan Parkir Kantor Balai Kota Samarinda pada Sabtu (10/8/2024), Andi Harun menegaskan bahwa semua kebutuhan buku siswa akan dibiayai sepenuhnya oleh anggaran pemerintah.
“Pembelian buku wajib akan ditanggung oleh BOSDA, sementara buku penunjang akan dibiayai oleh APBD Samarinda. Dengan kebijakan ini, tidak ada alasan bagi sekolah untuk meminta siswa membeli buku,” ujarnya.
Andi Harun menggarisbawahi bahwa kebijakan ini bersifat mutlak dan berlaku untuk seluruh sekolah negeri di Samarinda.
“Sekolah SD dan SMP di bawah kewenangan Pemkot Samarinda tidak diperbolehkan meminta siswa membeli buku. Namun, kewenangan untuk SMA berada di tangan gubernur,” jelasnya.
Wali Kota juga meminta kepada orang tua untuk tetap waspada. “Jika masih ada sekolah yang meminta siswa membeli buku, orang tua harus menegaskan bahwa kebijakan ini melarang adanya beban tambahan untuk pembelian buku,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun tidak lupa menyinggung isu integritas. Ia mengimbau masyarakat untuk menolak praktik suap dan korupsi yang sering kali menghambat kemajuan.
“Kita harus menolak semua bentuk praktik curang, termasuk korupsi dan suap. Ini adalah penyakit yang harus kita perangi bersama,” tegasnya.
Andi Harun menutup pernyataannya dengan ajakan untuk menjaga moralitas.
“Kota Tepian hanya akan berkembang dan mendapatkan berkah jika kita berhasil menjauhi praktik sogok-menyogok. Mari kita bangun Samarinda dengan integritas dan komitmen bersama,” pungkasnya. (Yah/Fch/Klausa)
