Klausa.co

Swipe untuk membaca artikel

Search

Transaksi Keuangan Jadi Transparan Menggunakan Pembayaran Digitalisasi

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Elly Hartati Rasyid (Apr/Klausa.co)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disebut QRIS, dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.

 

QRIS sering terdengar ketika seseorang ingin melakukan pembayaran melalui Kode QR. Karena, fungsi QRIS untuk memudahkan proses transaksi agar lebih cepat dan terjaga keamanannya melalui genggaman (handphone).

 

Pembayaran melalui sistem digitalisasi ini pun kata Anggota Komisi II DPRD Kaltim Elly Hartati Rasyid, telah gencar-gencarnya diterapkan di kota-kota besar termasuk 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

 

“Kami dan Bank Indonesia mendorong terjadinya percepatan proses digitalisasi di Benua Etam,” ucapnya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ricky Perdana Gozali yang merupakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim pengganti Tutuk S.H Cahyono.

Baca Juga:  Veridiana Pertanyakan Program Prioritas Pemerintah Pasca IKN Berpindah ke Kaltim
Advertisements

 

Dengan perkembangan zaman yang menerapkan sistem digitalisasi lanjut Anggota DPRD Kaltim Dapil Kabupaten Kutai Kartanegara ini, semua transaksi keuangan itu menjadi transparan.

 

“Akhirnya itu menjadi nilai dan poin bagi masing-masing kabupaten/kota ketika menerapkannya, karena keuangan yang transparan akan menghambat hal-hal negative. Jadi kita menuju ke arah sana,” jelasnya di Gedung D Komplek DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Senin (20/6/2022).

 

Sementara itu, Nidya Listiyono yang merupakan Ketua Komisi II DPRD Kaltim Dapil Kota Samarinda menambahkan bahwa ada banyak titik blank spot di Benua Etam ini. Sehingga, pembayaran menggunakan sistem digitalisasi bisa saja terhambat ketika jaringan jelek.

Baca Juga:  Stok Kebutuhan Pokok Aman Jelang Idulfitri 2024 di Kaltim, Minimalisasi Panic Buying

 

Akan tetapi lanjut Politikus Golkar itu, pihaknya sudah meminta Pemerintah Provinsi Kaltim, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) agar segera melaksanakan zero blank spot termasuk di kawasan Pariwisata.

Advertisements

 

“Saya yakin pemerintah akan berupaya membangun tower agar Kaltim ini zero blank spot. Sedang on progres lah ya, apalagi ada IKN (ibu kota negara) di sini. Pasti berprogress, kemungkinan daerah sana duluan yang dipasang,” terang pria kelahiran Madiun tersebut.

(APR/ADV/Diskominfo Kaltim) 

 

Baca Juga:  Stunting, Ancaman bagi Generasi Penerus: Ini yang Dilakukan Camat Palaran

IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Bagikan

prolog dan benuanta

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co

Sertifikat SMSI Klausa.co