Lompat ke konten utama

Klausa.co

Reses Arie Wibowo, Warga Samarinda Soroti Drainase, PJU, hingga Pemberdayaan UMKM

Anggota DPRD Samarinda, Arie Wibowo.

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Persoalan drainase dan minimnya penerangan jalan umum (PJU) masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah lingkungan permukiman Samarinda. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan dukungan pemberdayaan ekonomi, mulai dari pelatihan keterampilan bagi pemuda hingga bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keluhan tersebut mengemuka saat anggota DPRD Samarinda, Arie Wibowo, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses, Kamis (22/10/2026). Berbagai masukan yang disampaikan warga mencerminkan kebutuhan pembangunan yang tidak hanya menyangkut perbaikan fasilitas lingkungan, tetapi juga peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah kondisi drainase yang belum berfungsi optimal. Ketika hujan deras turun, saluran yang tidak mampu menampung aliran air kerap memicu genangan di lingkungan permukiman. Situasi ini menjadi salah satu kebutuhan yang diharapkan warga mendapat penanganan melalui program pembangunan daerah.

Baca Juga:  Sekolah Inklusi di Samarinda Akan Dibenahi, Ini Rencana dan Anggarannya

Selain drainase, keterbatasan PJU di sejumlah titik permukiman turut disampaikan kepada Arie. Penerangan jalan dinilai menjadi bagian penting dari fasilitas lingkungan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama di kawasan yang masih minim pencahayaan.

Meski demikian, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak semata-mata berkaitan dengan infrastruktur. Warga juga menyampaikan kebutuhan program yang dapat membuka peluang ekonomi, khususnya bagi kalangan pemuda dan pelaku UMKM.

“Warga tidak hanya meminta perbaikan drainase dan penambahan PJU. Mereka juga berharap ada program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan bagi pemuda serta dukungan untuk pelaku UMKM,” ujar Arie.

Menurutnya, beragamnya aspirasi yang muncul menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di setiap lingkungan tidak selalu sama. Karena itu, penentuan prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan persoalan yang benar-benar dirasakan warga, bukan sekadar mengandalkan perencanaan dari luar lingkungan mereka.

Baca Juga:  Ekti Imanuel Sebut Hampir Semua Perusahaan Tambang Batu Bara Tidak Memiliki Akses Jalan Khusus

Dia menilai, reses menjadi salah satu kesempatan bagi anggota legislatif untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat sekaligus menghimpun kebutuhan yang perlu diperjuangkan melalui jalur pemerintahan.

“Warga sendiri yang paling memahami persoalan di lingkungannya. Karena itu, melalui reses, kami ingin mendengar langsung kebutuhan mereka agar aspirasi yang dihimpun sesuai dengan kondisi sebenarnya,” jelasnya.

Setelah menerima berbagai masukan tersebut, Arie menyatakan akan menghimpun aspirasi warga untuk dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut. Usulan yang disampaikan masyarakat selanjutnya akan diteruskan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kewenangan serta program pembangunan yang tersedia.

Penanganan infrastruktur lingkungan dan pemberdayaan ekonomi menjadi dua kebutuhan yang diharapkan dapat memperoleh perhatian secara berimbang. Perbaikan drainase dan penyediaan PJU berkaitan dengan kebutuhan dasar permukiman, sedangkan pelatihan keterampilan serta dukungan UMKM diharapkan membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka.

Baca Juga:  Gandeng Badan Litbang, DPK Kaltim Terus Berinovasi Tingkatkan Pelayanan

“Yang terpenting, aspirasi warga bisa diperjuangkan hingga ada tindak lanjut yang nyata. Baik perbaikan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi, keduanya harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co