Samarinda, Klausa.co – Rencana pemekaran wilayah di Samarinda belum mendapat kepastian untuk dilanjutkan. DPRD Samarinda masih menunggu hasil kajian kelayakan yang akan menjadi dasar pertimbangan, terutama menyangkut kebutuhan anggaran, kesiapan fasilitas pemerintahan, dan manfaatnya bagi masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah mengatakan, pemekaran wilayah perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan. Selain mempertimbangkan kebutuhan administrasi pemerintahan, rencana tersebut harus disertai perhitungan mengenai kemampuan pembiayaan serta kesiapan infrastruktur untuk mendukung operasional wilayah baru.
Menurut Helmi, pembentukan wilayah administratif baru akan membawa konsekuensi terhadap pengeluaran pemerintah. Kebutuhan tersebut mencakup penyediaan kantor pemerintahan, sarana pelayanan publik, serta berbagai fasilitas penunjang agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
Saat ini, DPRD belum menentukan sikap akhir terhadap rencana tersebut. Helmi menegaskan, dukungan lembaga legislatif akan bergantung pada hasil kajian yang menunjukkan bahwa pemekaran memenuhi persyaratan dan layak dilaksanakan.
“Rencana ini masih dianalisis untuk melihat sejauh mana kelayakannya. Pemekaran tentu berdampak pada pembiayaan. Kalau nanti hasilnya memenuhi syarat, DPRD pada prinsipnya akan mendukung,” kata Helmi, belum lama ini.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemekaran tidak bisa hanya didasarkan pada kebutuhan memperluas jangkauan administrasi pemerintahan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembentukan wilayah baru benar-benar dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.
Pertimbangan itu menjadi semakin penting karena pemerintah saat ini masih berada dalam situasi efisiensi anggaran. Setiap rencana yang berpotensi menambah beban belanja harus diperhitungkan secara cermat, termasuk kebutuhan pembiayaan yang muncul setelah pemekaran direalisasikan.
Helmi menyebut, persoalan anggaran menjadi salah satu aspek utama yang harus dibahas sebelum rencana tersebut dibawa ke tahap berikutnya. Sebab, pembentukan wilayah baru tidak berhenti pada penetapan batas administratif, tetapi juga menuntut kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau membahas urgensi pemekaran, pada akhirnya kita juga harus melihat kemampuan pembiayaannya. Sekarang pemerintah masih menerapkan efisiensi anggaran, sehingga hal itu perlu menjadi pertimbangan. Wilayah baru nantinya membutuhkan kantor, fasilitas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya,” ujarnya.
Selain kemampuan keuangan, kesiapan logistik juga menjadi bagian yang perlu dipetakan. Pemerintah harus memiliki gambaran mengenai kebutuhan fasilitas pemerintahan dan dukungan operasional yang diperlukan agar wilayah hasil pemekaran dapat menjalankan fungsinya secara efektif.
Sementara itu, manfaat pemekaran bagi masyarakat juga perlu diperjelas. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran apakah pembentukan wilayah baru mampu menjawab kebutuhan pelayanan pemerintahan dan memberikan manfaat yang sepadan dengan sumber daya yang harus dialokasikan.
Dengan demikian, keputusan mengenai pemekaran akan mempertimbangkan lebih dari sekadar aspek administratif. Kesiapan pelaksanaan dan dampaknya terhadap keuangan daerah menjadi bagian penting dalam menentukan apakah rencana tersebut dapat dilanjutkan.
Helmi mengatakan, pembahasan bersama akan dilakukan dengan melihat hasil pemetaan terhadap berbagai kebutuhan tersebut. DPRD ingin memastikan tingkat kesiapan, kebutuhan logistik, dan manfaat pemekaran dapat diketahui sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Kita perlu melihat sejauh mana kesiapannya, bagaimana kesiapan logistiknya, serta sebesar apa manfaat yang bisa diperoleh,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
