Samarinda, Klausa.co – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai pemerataan layanan pendidikan di daerah masih tertinggal dari kebutuhan lapangan. Anggota komisi, Fuad Fakhruddin, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menajamkan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan warga, terutama mereka yang tinggal jauh dari pusat kota.
Fuad mengatakan dorongan ini sejalan dengan arah pembangunan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan nasional. Ia mencontohkan program Gratispol dan Jospol yang digagas Pemprov Kaltim sebagai bukti bahwa pendidikan sudah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Namun, menurutnya, masalah dasar pendidikan belum terselesaikan. Minimnya jumlah SMA negeri serta jarak antar-sekolah yang terlalu jauh masih menyulitkan banyak siswa mengakses pendidikan layak.
“Harapan masyarakat hanya pembangunan sekolah baru dan dukungan belajar-mengajar harus segera diwujudkan,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Kesenjangan fasilitas pendidikan, lanjut Fuad, bukan hanya terjadi di pedalaman. Kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan pun menghadapi persoalan serupa, mulai dari kapasitas sekolah yang terbatas hingga fasilitas yang belum merata. DPRD menilai kondisi ini harus menjadi teguran bagi Disdikbud untuk memastikan setiap program benar-benar menjangkau semua kelompok masyarakat.
“Disdikbud harus menjamin seluruh program berjalan efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan, baik yang sedang berlangsung maupun yang akan direncanakan,” tegasnya.
Fuad memastikan DPRD siap mengawal pelaksanaan program pendidikan Pemprov Kaltim. Dia menutup, memastikan setiap anak mendapat pendidikan yang layak dan mampu melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
