Klausa.co

  • Home
  • /
  • Hukum & Kriminal
  • /
  • Mantan Direktur Perusda Tunggang Parangan ‘Pasrah Tapi Tak Rela’, Memohon Majelis Hakim Membebaskannya dari Dakwaan

Mantan Direktur Perusda Tunggang Parangan ‘Pasrah Tapi Tak Rela’, Memohon Majelis Hakim Membebaskannya dari Dakwaan

Suasana persidangan kasus rasuah yang menjerat mantan Direktur Perusda Tunggang Parangan Driyono L Edward yang berlangsung di PN Tipikor Samarinda, pada Kamis (29/9/2022). (Foto : Istimewa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Samarinda kembali melanjutkan sidang perkasa rasuah yang menjerat mantan Direktur Umum Perusahaan Daerah (Perusda) terdakwa Driyono L Edward, pada Kamis (29/9/2022) sore.

Sidang perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr yang dipimpin oleh Nyoto Hindaryanto selaku Ketua Majelis Hakim, didampingi Nugrahini Meinastiti dan Suprapto, sebagai Hakim Anggota itu memasuki agenda pembacaan pledoi.

Dalam pledoi yang berjudul ‘Pasrah Tapi Tak Rela’ yang dibacakan kuasa hukum terdakwa, Arjuna Ginting, Preddy Pasaribu dan Sufian, memohon agar Majelis Hakim menyatakan Driyono L Edward tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan.

“Baik pada dakwaan primair, maupun subsidiair. Dengan membebaskan terdakwa Driyono L Edward dari segala tuntutan hukum, karena tidak ada kerugian Negara,” ucap Preddy saat membacakan bagian akhir Pledoinya.

Baca Juga:  Geger Mayat Bayi Laki-laki Usia 3 Hari Ditemukan Membusuk di Saluran Air
Advertisements

Selain itu, Kuasa Hukum terdakwa juga bermohon agar Majelis Hakim memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat dan martabatnya, serta membebaskan Driyono L Edward dari tahanan.

Sebelum menyampaikan permohonannya, Kuasa Hukum Terdakwa Driyono L Edward menyampaikan sejumlah analisa fakta yang terungkap dalam persidangan, dan analisa secara yuridis.

Salah satunya terkait unsur merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang menurut Kuasa Hukum Terdakwa Driyono tidak terbukti.

Kuasa Hukum Terdakwa menyampaikan, berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disebutkan adanya kerugian Negara sebesar Rp 3.283.917.609, tetapi dalam fakta tuntutan JPU berbeda menjadi sebesar Rp 3.014.528.069.

Advertisements

“Adanya perbedaan nominal kerugian Negara antara Dakwaan dengan Tuntutan JPU, ini membuktikan bahwa ketidakjelasan apa yang didakwakan kepada Terdakwa Driyono, yang berakibat kabur dan tidak jelasnya kerugian Negara,” ungkap Kuasa Hukum Terdakwa.

Baca Juga:  Komisi II DPRD Samarinda Dorong Pemkot Lakukan Evaluasi Sistem Penyaluran Minyak Goreng 

Selain itu, keterangan saksi Ika Kristin sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 September 2020, yang menyatakan bahwa masih ada piutang Perusda Tunggang Parangan yang belum tertagihkan dari PT Sinar Mas Group sebesar Rp356.666.549.

Selanjutnya, adanya jaminan 4 sertifikat hak atas tanah yang sampai sekarang berada dan dalam kekuasaan Perusda Tunggang Parangan, sesuai dengan Surat perjanjian Ikatan Kerja Sama Penambangan dan Perdagangan Batubara, yang dicatat dihadapan notaris Triwanli dengan nomor : 003//REG/2017 tanggal 6 April 2017.

“Hal ini membuktikan bahwa yang didakwakan kepada Terdakwa mengenai merugikan Negara adalah tidak terbukti, oleh karena jaminan masih dalam penguasaan oleh Perusda Tunggang Parangan, sedangkan piutang sebesar Rp356.666.549, masih dalam penagihan,” kata Kuasa Hukum Terdakwa.

Advertisements

Pada sidang sebelumnya, Terdakwa Driyono, Direktur Umum Perusda Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2014-2018, yang didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kukar tahun 2016 yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp3.283.917.609, dituntut pidana penjara selama 8 tahun, denda Rp400 Juta Subsidair 3 bulan kurungan.

Baca Juga:  Sejarah 30 Maret 1432 : Lahirnya Sang Penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al Fatih

Selain itu, terdakwa Driyono yang dinilai JPU Erlando Julimar SH dari Kejaksaan Negeri Tenggarong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, juga dituntut membayar Uang Pengganti Rp3.014.528.069 atau pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan penjara jika tidak bisa membayar.

Kerugian Negara sebesar Rp3.283.917.609 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor LAPKKN-261/PW17/5/2021 tanggal 30 Juli 2021, oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim pada tahun 2021.

Sidang masih akan dilanjutkan dalam agenda pembacaan Replik dari JPU.

Advertisements

(RED/FCH/Klausa)

.

Bagikan

logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co