Samarinda, Klausa.co – Aksi demonstrasi kembali menggeruduk Karang Paci. Aliansi Mahasiswa Kaltim turun ke jalan, pada Senin (17/2/2025), menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim. Jumlah massa kali ini lebih besar dari sebelumnya.
Massa membawa tiga tuntutan utama. Di antaranya, pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, penolakan revisi Undang-Undang Minerba, serta kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Aksi Senin siang ini adalah kelanjutan dari unjuk rasa pada 7 Februari lalu yang berakhir tanpa tanggapan dari pihak dewan. Kali ini, mahasiswa membawa isu pendidikan sebagai sorotan utama dalam aksi bertajuk “Indonesia Gelap, Darurat Pendidikan”.
Pantauan Klausa.co di lapangan, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda mulai memadati halaman Kantor DPRD Kaltim sejak siang hari. Mereka membawa berbagai spanduk dan berorasi, menyuarakan keresahan atas dampak kebijakan MBG yang dinilai mengorbankan sektor pendidikan.
Ketua BEM KM Universitas Mulawarman, Muhammad Ilham Maulana, menegaskan bahwa kebijakan MBG bertentangan dengan amanat konstitusi.
“Kita melihat seluruh sektor dikorbankan hanya untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Padahal, dalam UUD 1945, negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya lantang.
Ilham juga menyoroti bahwa di beberapa daerah, seperti Papua dan Kaltim, pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama.
“Di Papua, yang dibutuhkan bukan makan gratis, tapi pendidikan gratis. Begitu juga di Kaltim, program ini belum sepenuhnya diinginkan. Namun, anggaran justru dialihkan dari sektor lain untuk membiayai MBG. Ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti ancaman terhadap beasiswa bagi ribuan mahasiswa akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
“Beasiswa KIP, misalnya, lebih dari 6 ribu mahasiswa terancam tidak bisa melanjutkan kuliah. Ini akibat dari pemangkasan anggaran, sementara sektor lain seperti pertahanan tetap mendapatkan alokasi penuh. Ini jelas tidak adil,” tegas Ilham.
Di sisi lain, mahasiswa juga mempertanyakan keamanan pangan dalam program MBG.
“Katanya bergizi, tapi di beberapa daerah sudah ada laporan keracunan akibat makanan gratis ini. Ini menunjukkan bahwa program ini masih jauh dari kata siap,” ungkapnya.
Aliansi Mahasiswa Kaltim berjanji akan terus menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dianggap merugikan pendidikan, baik melalui aksi turun ke jalan maupun pernyataan sikap kelembagaan.
“Kami akan terus menolak MBG dan mendesak pemerintah untuk mendahulukan pendidikan. Jika pendidikan dalam bahaya, bagaimana kita bisa mencapai generasi emas 2045?” pungkasnya. (Yah/Fch/Klausa)
