Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terang-terangan menyatakan hendak keluar dari ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya fosil, dalam hal ini batu bara. Komitmen ini diwujudkan melalui langkah serius untuk mengakselerasi transisi menuju energi bersih, sejalan dengan visi ekonomi hijau dan biru pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.
Gubernur Kaltim, Rudy Masβud, menegaskan bahwa penyesuaian strategi daerah dengan arah kebijakan energi nasional adalah harga mati.
βKami ingin mempercepat transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan biru, sejalan dengan arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden,β ujar Gubernur.
Transisi ini tidak main-main. Pemerintah berencana mengalihkan fokus dari sektor ekstraktif, seperti batu bara dan migas, ke diversifikasi ekonomi, pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan pemanfaatan kembali lahan pascatambang.
Bahkan, Kaltim mematok target yang jauh lebih ambisius ketimbang pusat. Dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Kaltim menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 79 persen pada tahun 2045. Angka ini melampaui target nasional yang berada di kisaran 70 persen.
Pergeseran ke energi bersih disebut sebagai keharusan, apalagi menyikapi perubahan tren global yang mulai meninggalkan energi fosil. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengakui bahwa daerah harus realistis melihat kondisi pasar dunia.
βKita harus realistis melihat kondisi dunia yang perlahan meninggalkan batu bara. Permintaan energi fosil akan terus menurun, dan Kaltim harus siap dengan energi alternatif yang berkelanjutan,β kata Bambang, Selasa (21/10/2025).
Menurut proyeksi yang ia beberkan, permintaan batu bara global diperkirakan anjlok 20 persen pada 2030, bahkan bisa merosot hingga 70 persen pada 2045. Situasi ini memaksa Kaltim, sebagai daerah penghasil utama, untuk segera bersiap adaptif agar tetap kompetitif.
Meski bertekad kuat, transisi energi ini diakui tidak bisa dilakukan dengan instan. Bambang jujur menyebutkan dilema utama yang dihadapi daerah. Pasalnya, sekitar 60 persen pendapatan Kaltim masih disokong oleh sektor energi fosil.
βKita menghadapi dilema. Di satu sisi, kita harus mengurangi ketergantungan pada batu bara. Di sisi lain, sektor itu masih menopang ekonomi daerah. Karena itu, strategi transisi bertahap menjadi pilihan yang paling rasional,β jelasnya.
Untuk menjamin stabilitas fiskal dan ekonomi, pemerintah daerah saat ini menyusun kebijakan transisi energi yang memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjaga pemasukan daerah, tetapi juga membuka keran investasi baru di sektor energi bersih.
βKami ingin Kaltim dikenal bukan hanya sebagai penghasil batu bara, tapi juga sebagai pelopor transformasi energi di Indonesia,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
