Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat pondasi ketahanan pangan daerah dengan menata kembali tata kelola lahan pertanian dan membangun kolaborasi lintas sektor. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan pada 2027.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Siti Farisya Yana, menegaskan bahwa Pemprov Kaltim berkomitmen menjaga ketersediaan serta perlindungan lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.
“Sejalan dengan arahan Gubernur, pada 2027 kami menargetkan seluruh pengelolaan lahan pertanian di Kaltim sudah tertata dengan baik,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).
Yana menjelaskan, penataan tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ia menuturkan, pemerintah pusat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembukaan sawah baru dan perlindungan lahan eksisting melalui program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Basah Strategis (LBS).
“Jangan sampai kita membuka sawah di satu sisi, tapi kehilangan sawah produktif di sisi lain. Semua harus dikelola secara terintegrasi,” tegasnya.
Untuk mempercepat program tersebut, Pemprov Kaltim menyiapkan pembangunan lahan pertanian baru pada 2026 dengan dukungan pendanaan dari APBN. Sejumlah daerah seperti Kutai Kartanegara, Paser, Kutai Timur, dan Berau disebut memiliki potensi besar untuk pengembangan sawah baru.
Selain dukungan pemerintah pusat, penguatan sektor pangan juga melibatkan Bank Indonesia (BI). Lembaga itu selama ini aktif mendampingi petani, termasuk dalam pengembangan hilirisasi produk pertanian.
“BI turut memberikan pembinaan, pendampingan, hingga analisis terhadap hasil program di lapangan. Mereka juga membantu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi petani,” jelas Yana.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan BI menjadi pelengkap penting bagi upaya daerah dalam memperkuat ketahanan pangan, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
“Kehadiran BI membantu kami dari sisi peralatan dan peningkatan kapasitas petani, sehingga upaya memperkuat ketahanan pangan bisa berjalan dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.
Menurutnya, penataan lahan bisa lebih terarah berkat dukungan pendanaan pusat, serta sinergi antarlembaga strategis.
“Kaltim tentunya harus meneguhkan langkah menuju kemandirian pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
