Samarinda, Klausa.co – Pemerintah pusat menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Rencananya sekolah ini akan mengambil model pendidikan berasrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dari total 200 unit yang akan dibangun di seluruh Indonesia, Kaltim mendapatkan lima sekolah yang tersebar di empat kabupaten/kota.
Dua unit akan dibangun di Samarinda, sementara tiga lainnya masing-masing berada di Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau. Lokasi-lokasi tersebut sudah diusulkan, meliputi SMA Negeri 16 dan SMA Melati di Samarinda, wilayah Bukit Biru di Tenggarong (Kukar), Gunung Tabur di Berau, serta Lawe-Lawe di PPU.
“Untuk di Kukar, kita sudah siapkan lahan milik provinsi seluas 8,7 hektare di Desa Timbau,” kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kaltim, Achmad Rasyidi, Kamis (15/5/2025).
Rasyidi menyebut, pembangunan fisik memang belum dimulai. Saat ini, Pemprov Kaltim masih menunggu data calon peserta didik dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang dihimpun oleh pemerintah kabupaten dan kota. Data tersebut akan diverifikasi secara langsung untuk memastikan kelayakan siswa yang akan mengisi bangku Sekolah Rakyat.
Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri telah menganggarkan Rp20 miliar dalam APBD 2024 untuk proses pematangan lahan, khususnya di Kukar. Proyek pembangunan ditargetkan bisa dimulai tahun 2026.
Dalam kunjungannya ke Kaltim pada 10 Mei 2025 lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang untuk menciptakan akses pendidikan yang merata dan menyeluruh bagi anak-anak dari keluarga rentan.
“Kami akan usulkan ke Kementerian PUPR untuk dilakukan kajian kelayakan. Hasilnya akan disampaikan ke Presiden sebagai dasar penetapan lokasi prioritas,” ujar Saifullah.
Sekolah Rakyat nantinya akan mengintegrasikan jenjang pendidikan dasar hingga menengah (SD, SMP, dan SMA) dalam satu sistem berasrama dengan kapasitas mencapai 1.000 siswa. Seluruh kebutuhan siswa, mulai dari seragam, alat tulis, makanan hingga pengawasan gizi akan ditanggung negara lewat APBN.
Tenaga pengajar akan direkrut melalui rekomendasi kepala daerah, sedangkan kurikulum pendidikan saat ini masih dalam tahap finalisasi.
“Semua tahapan sedang berjalan. Insyaallah, Sekolah Rakyat di Kaltim bisa jadi percontohan nasional dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas,” tutup Saifullah. (Din/Fch/Klausa)
