Samarinda, Klausa.co – Pemulihan Jembatan Mahakam I kembali jadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Hampir setahun sejak dua tongkang beruntun menabrak struktur jembatan itu pada Februari dan April 2025, perlindungan fender di titik rawan belum juga kembali terpasang. Padahal, pemilik kapal telah berkomitmen merampungkan seluruh perbaikan sebelum tutup tahun.
Sorotan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim, pada Rabu (26/11/2025). Para legislator meminta laporan lebih rinci terkait penyelesaian kewajiban dua perusahaan yang menyebabkan kerusakan tersebut.
Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa kedua insiden mengakibatkan dampak berbeda pada struktur jembatan. Karena itu, DPRD menilai penting memastikan progres berjalan sebagaimana disepakati.
“Harus jelas sejauh mana pekerjaan ini. Jangan sampai dibiarkan berlarut,” ujar Sabaruddin.
Dalam pemaparan Badan Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), perbaikan pada pier pilar keempat yang menjadi tanggung jawab PT Energi Samudera Logistik (ESL) telah selesai. Perusahaan ini sebelumnya tercatat sebagai pemilik ponton batubara yang menabrak pilar pada 26 April 2025 akibat tali tambat yang putus.
Namun situasinya berbeda pada kerusakan fender yang dihancurkan tongkang bermuatan kayu milik PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera (PMTS) pada 16 Februari 2025. PMTS memilih mengerjakan sendiri pembangunan ulang fender setelah diberi dua opsi: menanggung biaya atau menyerahkan pekerjaan kepada pemerintah.
Fender baru itu dikerjakan PT Naviri Multi Konstruksi dengan pengawasan dari PT Awefendi Geostruk Indonesia. Nilai pekerjaannya mencapai Rp27,2 miliar dengan masa pengerjaan 180 hari, dimulai 22 Oktober 2025. Namun hingga akhir November, progres baru menyentuh 6,23 persen.
“Secara administrasi kedua perusahaan sudah bertanggung jawab, baik PMTS maupun ESL,” kata Sabaruddin.
Sabaruddin menjelaskan, detail progres baru diperoleh setelah komunikasi dengan BBPJN kembali berjalan lancar. Sebelumnya, koordinasi sempat terhambat akibat pergantian pimpinan di unit pelaksana teknis Kementerian PUPR di daerah.
Dalam rapat, kontraktor menyebut pasang-surut ekstrem Sungai Mahakam serta padatnya aktivitas kapal di bawah jembatan sebagai hambatan utama. Kondisi itu membuat mobilisasi alat dan pemasangan komponen tidak bisa dilakukan stabil sepanjang hari.
Komisi II memastikan akan memfasilitasi koordinasi antara kontraktor dengan KSOP dan Pelindo agar kendala di lapangan segera terselesaikan.
“Pekerjaan ini tidak boleh molor karena menyangkut keselamatan jembatan dan keselamatan pengguna,” tegas Sabaruddin. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
