Samarinda, Klausa.co – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi momentum untuk menilai arah pembangunan daerah. Di tengah klaim kemajuan, DPRD Kaltim mengingatkan masih kuatnya tantangan ketimpangan di wilayah perdesaan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongi, menilai upaya pemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan desa menunjukkan hasil yang cukup positif. Salah satu indikatornya adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sepanjang 2025.
Menurut Darlis, saat ini jumlah desa tertinggal di Kaltim berada di kisaran 180 desa. Angka tersebut dinilainya sebagai kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama di tengah persoalan klasik ketimpangan antara desa dan kawasan perkotaan.
“Ini progres yang patut diapresiasi. Artinya, ada kerja nyata pemerintah provinsi dalam mendorong desa keluar dari ketertinggalan,” kata Darlis, Selasa (13/1/2025).
Ia menjelaskan, Komisi IV DPRD Kaltim terus mengawal program-program pemberdayaan desa agar berjalan tepat sasaran. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, bagi Darlis, menjadi kunci dalam memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga di tingkat desa.
Darlis mengakui, kesenjangan desa dan kota bukan persoalan yang hanya terjadi di Bumi Etam. Sebab, hampir seluruh daerah di Indonesia menghadapi masalah serupa. Karena itu, dukungan anggaran dan kebijakan bagi DPMPD dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Ketimpangan ini masalah nasional. Tugas kami di daerah adalah memastikan perangkat yang ada, khususnya DPMPD, mendapat dukungan maksimal,” ujarnya.
Meski mencatat kemajuan, Darlis tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih ada. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim per Desember 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan justru mengalami peningkatan, sementara di kawasan perkotaan cenderung menurun.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi sinyal bahwa pembangunan desa belum sepenuhnya menyentuh aspek kesejahteraan. Namun secara umum, status desa di Kaltim terus bergerak ke arah yang lebih baik, dengan semakin banyak desa masuk kategori berkembang dan maju.
“Hampir semua desa sekarang sudah berstatus berkembang. Ini menunjukkan ada komitmen serius dari pemerintah provinsi,” katanya.
Darlis juga menyoroti persoalan infrastruktur dasar yang masih menjadi pekerjaan rumah, mulai dari akses jalan, layanan pendidikan, hingga fasilitas kesehatan di wilayah pedalaman. Meski begitu, ia menilai komitmen pimpinan daerah tetap terlihat melalui kunjungan langsung ke desa-desa terpencil.
“Pembangunan desa tidak hanya dibahas di ruang rapat. Kehadiran langsung pimpinan daerah ke lapangan menjadi bukti bahwa desa tetap menjadi perhatian,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
