Klausa.co

Swipe untuk membaca artikel

Hindari Spekulan, BPN Kanwil Kaltim Keluarkan Surat Edaran Mengatur Jual Beli Lahan di IKN Nusantara

Ilustrasi Istana Negara di IKN Nusantara. (Foto : Istimewa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Kalimantan Timur mengeluarkan surat edaran guna mengatur perihal jual beli lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Surat tersebut bernomor HP.01.03/205-64/II/2022. Diterbitkan guna mengatasi potensi terjadinya spekulan lahan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Kepala Kanwil BPN Kaltim Asnaedi mengatakan, surat edaran itu menindaklanjuti aturan yang sebelumnya sudah dikeluarkan Pemkab PPU dan Kukar, serta Pemprov Kaltim.

Aturan yang dimaksud ialah Perbup PPU Nomor 22/2019, tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual Beli dan Peralihan Hak Atas Tanah di Lokasi IKN.

Serta Pergub Kaltim Nomor 6/2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan di Kawasan IKN dan Kawasan Penyangga.

Sebagaimana diketahui, kedua aturan tersebut secara spesifik telah membatasi terkait trasaksi jual-beli tanah. Dengan adanya surat edaran dari BPN Kaltim tersebut, diharapkan dapat menghindari para spekulan tanah.

“Surat tersebut mencoba mengendalikan peralihan (transaksi jual-beli) tanah yang tidak wajar. Misalnya, satu orang bisa sampai berhektare-hektare,” ungkap Asnaedi dikonfirmasi Sabtu (19/2/2022).

Kata Asnaedi, surat edaran tidak hanya ditujukan kepada BPN PPU, tetapi juga untuk BPN Kukar. Pasalnya kedua wilayah tersebut memang ditekankan agar tidak melayani pencatatan jual beli atau peralihan hak dan perjanjian perikatan jual beli (PPJB) tanah di kawasan IKN.

Baca Juga:  Sakit Hati Diputusin, Remaja di Berau Nekat Sebar Foto dan Video Bugil Mantan Pacar
Advertisements

Selain itu, warkat tersebut juga ditujukan untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan notaris di PPU dan Kukar, agar tidak melakukan kegiatan pembuatan akta jual beli (AJB) dan PPJB untuk lahan di kawasan delinasi IKN.

“Jadi saya mohon kepada masyarakat, PPAT, camat dan kepala desa agar menunggu mekanisme sah saat terbentuknya badan otorita nanti,” pesannya.

Dia menambahkan, surat edaran ini hanya bersifat sementara hingga regulasi yang sahih terbit seiring terbentuknya Badan Otorita IKN.

Baca Juga:  TPPS Samarinda Berjuang Turunkan Angka Stunting

“Sebab regulasi ini memang bertujuan untuk menghindari para spekulan,” pungkasnya.

Advertisements

(Tim Redaksi Klausa)

Bagikan

prolog dan benuanta

Anda tidak berhak menyalin konten Klausa.co

logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co

Sertifikat SMSI Klausa.co