Samarinda, Klausa.co – Setelah hampir dua tahun memimpin Korem 091/Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul akhirnya duduk satu meja dengan insan pers. Pertemuan itu menjadi ruang terbuka untuk membahas isu teritorial Kalimantan Timur, dari tambang ilegal hingga keselamatan Jembatan Mahakam.
Danrem menggelar coffee morning bersama wartawan di Aula Wira Yudha Korem 091/ASN, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (28/1/2026). Agenda tersebut menjadi silaturahmi resmi pertamanya dengan kalangan media sejak menjabat sebagai Komandan Korem.
Anggara mengungkapkan,pertemuan dengan wartawan sejatinya telah lama ia rencanakan. Namun, padatnya agenda tugas membuat rencana itu baru dapat terealisasi di penghujung masa jabatannya.
“Keinginan teman-teman wartawan agar ada ruang diskusi rutin sudah lama saya dengar. Baru sekarang bisa terlaksana,” ujarnya.
Anggara sendiri dilantik sebagai Danrem 091/ASN pada 29 April 2024, di tengah masa transisi politik nasional. Saat itu, Anggara mengemban tugas strategis mengawal Pilpres dan Pilkada, sekaligus memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan aman tanpa gejolak sosial.
Tingginya intensitas kunjungan presiden dan pejabat negara ke kawasan IKN membuat ritme kerjanya meningkat signifikan. Jenderal bintang satu ini pun harus bolak-balik Samarinda-IKN untuk memastikan stabilitas wilayah.
“Secara otomatis saya sering ke IKN karena tanggung jawab pengamanan itu,” katanya.
Selama bertugas di Bumi Etam, Anggara mengaku telah memetakan berbagai persoalan teritorial dan sosial. Mulai dari aktivitas pertambangan batu bara ilegal, dinamika politik lokal, hingga dampak efisiensi anggaran akibat pemangkasan dana bagi hasil (DBH).
Dia juga menyinggung persoalan lalu lintas ponton batu bara di Sungai Mahakam yang kerap terlihat dari lingkungan kantornya. Menurutnya, setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penertiban tambang ilegal, jumlah ponton yang beroperasi menurun drastis.
“Sekarang kira-kira tinggal 30 persen. Artinya, yang masih beroperasi kemungkinan besar sudah legal,” ujarnya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Anggara menilai dampaknya belum sepenuhnya terasa dan masih akan berlangsung dalam satu hingga dua tahun ke depan. Meski demikian, ia optimistis tata kelola keuangan negara akan membaik setelah melewati fase penyesuaian.
Dalam forum tersebut, Anggara juga menyinggung polemik berulang soal tiang Jembatan Mahakam yang kerap ditabrak ponton. Ia meminta semua pihak menghentikan perdebatan yang tidak produktif dan mulai fokus pada solusi konkret.
“Masalahnya jelas. Sekarang bukan waktunya berpolemik, tapi mencari jalan keluar,” tegasnya.
Selain isu keamanan dan infrastruktur, Anggara memaparkan peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan melalui program cetak sawah di empat kabupaten di Kalimantan Timur. Ia juga menyinggung pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan sebagai bagian dari pendekatan pertahanan berbasis kesejahteraan.
Dalam momen tersebut, Anggara meminta wartawan turut berperan aktif menyampaikan informasi lapangan, khususnya terkait kondisi infrastruktur desa yang berisiko terhadap keselamatan warga.
“TNI ingin memastikan negara benar-benar hadir dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, coffee morning tersebut dihadiri perwa kilan berbagai organisasi pers, seperti PWI, SMSI, JMSI, AMSI, IJTI, AJI, serta pimpinan redaksi media cetak, elektronik, dan daring di Kaltim. (Din/Fch/Klausa)
