Samarinda, Klausa.co – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai rancangan APBD 2026 perlu dipertajam ulang menyusul turunnya kemampuan fiskal daerah. Mereka mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar tidak salah menetapkan prioritas, terutama karena tahun anggaran 2026 merupakan fase penting dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Melalui juru bicaranya, Syahariah Mas’ud, Golkar menegaskan bahwa arah belanja harus sepenuhnya menyesuaikan kondisi penerimaan daerah yang tertekan. Pemprov diproyeksikan hanya memperoleh pendapatan Rp14,20 triliun pada 2026, terdiri dari PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,12 triliun, dan pos lain-lain Rp332,22 miliar.
Sementara itu, usulan belanja mencapai Rp15,15 triliun. Rinciannya antara lain belanja operasional Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tak terduga Rp33,93 miliar, serta belanja transfer Rp5,89 triliun.
Syahariah menyebut penurunan Transfer ke Daerah (TKD) hingga sekitar Rp6 triliun sebagai pukulan terbesar dalam penyusunan RAPBD 2026. Situasi ini, katanya, memaksa pemerintah daerah lebih ketat menimbang program yang dianggap prioritas.
“Penurunan ini menimbulkan guncangan besar dalam penyusunan APBD 2026. Pemerintah dan DPRD perlu benar-benar selektif menentukan skala prioritas pembangunan,” ujarnya, Sabtu malam (29/11/2025).
Golkar meminta Pemprov melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rancangan anggaran agar lebih realistis. Fraksi itu juga menekankan pentingnya menguatkan delapan arah kebijakan belanja daerah dalam RKPD 2026 agar tetap relevan dengan kondisi fiskal yang menurun.
Di luar isu fiskal, Golkar turut menyoroti perlunya perbaikan iklim investasi di Kaltim. Perusahaan pengelola sumber daya alam diminta mengoptimalkan kontribusi tanggung jawab sosial alias corporate social responsibilty (CSR) untuk mendukung pembangunan daerah. Golkar juga memastikan akan ikut mendorong pemerintah pusat menambah porsi dana dan hak fiskal Kaltim.
Fraksi tersebut mengingatkan bahwa konsolidasi realisasi anggaran tahun 2025 juga penting dibenahi. Potensi SILPA diprediksi bisa mencapai Rp2 triliun, melonjak dari perkiraan awal sekitar Rp900 miliar.
“Walaupun secara akumulatif APBD 2026 turun menjadi sekitar Rp15,55 triliun dari yang biasanya berada di angka Rp20-21 triliun, Pemprov harus mampu memaksimalkan PAD untuk menutup celah kekurangan anggaran,” kata Syahariah. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
